JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengusulkan rencana kontroversial untuk merelokasi warga Jalur Gaza ke Mesir dan Yordania. Usulan ini disampaikan Trump setelah berdiskusi dengan Raja Yordania, Abdullah II, pekan lalu.

"Saya berkata kepada Raja Abdullah bahwa saya ingin Anda menampung lebih banyak (pengungsi), karena saya melihat situasi di Jalur Gaza sekarang sangat berantakan," ujar Trump dalam pernyataannya di pesawat Air Force One. Trump juga berencana berbicara dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, terkait kemungkinan tersebut.

Penolakan Tegas dari Mesir, Yordania, dan Palestina
Usulan ini langsung mendapat penolakan keras dari Mesir dan Yordania. Pemerintah Mesir menyebut penggusuran rakyat Palestina dari tanah mereka sebagai "ketidakadilan yang tidak dapat kami lakukan."

Sementara itu, Raja Abdullah II menegaskan bahwa Yordania mendukung rakyat Palestina untuk tetap bertahan di tanah air mereka. Otoritas Palestina juga menolak mentah-mentah rencana ini. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima proyek apa pun "yang bertujuan mengusir rakyat kami dari Jalur Gaza."

Kelompok Hamas, yang menguasai Gaza, turut mengecam keras wacana Trump tersebut dan bersumpah akan menggagalkan rencana tersebut, sebagaimana mereka telah melawan rencana serupa di masa lalu.

Trump Tetap Yakin Mesir dan Yordania Akan Setuju
Meskipun telah mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, Trump tetap yakin bahwa Mesir dan Yordania akan menerima usulannya. "Mereka akan melakukannya. Kami melakukan banyak hal untuk mereka, dan mereka akan melakukannya," ujarnya pada Kamis (30/1).

Apa Motif di Balik Usulan Trump?
Trump berdalih bahwa kondisi di Gaza saat ini "sangat berantakan" sehingga tidak layak dihuni. Ia mengklaim ingin "membersihkan" Gaza dari kerusakan akibat perang yang terjadi baru-baru ini.

Namun, menurut sejumlah analis, motif Trump tidak murni kemanusiaan. Yousef Munayyer, Kepala Program Palestina/Israel di Arab Center Washington DC, menilai bahwa rencana ini lebih mengarah pada upaya "pembersihan etnis." Munayyer menegaskan bahwa ide ini bukanlah hal baru dan telah beredar sejak konflik Gaza kembali memanas pada Oktober 2023.

"Trump sering melontarkan berbagai pernyataan, terkadang serius, terkadang tidak. Wacana seperti ini jelas melanggar norma dan hak asasi manusia," kata Munayyer.

Isu Keamanan Nasional Mesir dan Yordania
Penolakan dari Mesir dan Yordania bukan hanya soal solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga terkait dengan keamanan nasional mereka. Munayyer menekankan bahwa mengizinkan pemindahan massal warga Gaza dapat menimbulkan risiko geopolitik yang signifikan.

"Jika ingin benar-benar memulai rekonstruksi Gaza, yang dibutuhkan adalah kemauan politik dan gencatan senjata permanen, bukan pengungsian massal," pungkas Munayyer. (mul)

Pantau terus perkembangan isu ini di portal berita kami untuk update terbaru seputar konflik Palestina, kebijakan internasional, dan analisis mendalam terkait isu-isu global.

#Gaza #DonaldTrump #Palestina #Mesir #Yordania #IsuInternasional #KonflikTimurTengah #HakAsasiManusia #BeritaTerkini