Internasional
Turki-Mesir Bersatu Tolak Rencana Israel Kuasai Gaza
OKI Serukan Pertemuan Darurat

KAIRO - Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyerukan solidaritas negara-negara muslim untuk bersatu dan menggalang dukungan internasional dalam menentang rencana Israel mengambil alih wilayah utara Jalur Gaza. Seruan itu disampaikan Fidan pada Sabtu (9/8/2025) setelah melakukan pertemuan di Kairo dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi.
Menurut Fidan, dunia kini semakin menyadari sifat rezim Israel. “Tidak ada yang ingin menanggung beban moral dengan mendukung Israel lagi. Seluruh dunia kini tahu bahwa Israel dipimpin dengan mentalitas fasis,” ujarnya seperti dikutip Al Jazeera.
Ia menambahkan, semakin banyak negara yang mengakui Palestina secara resmi, yang menurutnya merupakan perkembangan positif dan memberikan harapan baru bagi perjuangan rakyat Palestina. “Palestina adalah milik rakyat Palestina. Setiap upaya untuk mengusir mereka dari tanahnya sendiri adalah tidak sah dan batal demi hukum,” tegasnya.
Fidan juga menekankan urgensi penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia memastikan Turki akan terus berkoordinasi dengan Mesir untuk memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang terdampak konflik.
Dikutip dari Al Arabiya English, baik Mesir maupun Turki memandang rencana Israel sebagai ancaman serius. Mereka menilai langkah itu akan menjadi fase baru dari praktik genosida dan ekspansi wilayah yang dilakukan Israel.
Sebagai respons, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memanggil seluruh anggotanya untuk menghadiri pertemuan darurat. Menurut Fidan, kebijakan Israel bertujuan memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka, memperparah krisis pangan, dan membuka jalan bagi pendudukan permanen Gaza. “Tidak ada lagi alasan bagi negara mana pun untuk terus mendukung Israel,” tegasnya.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aty, turut menolak keras rencana Israel. Ia mengungkapkan adanya koordinasi penuh antara Mesir dan Turki terkait isu Gaza, dan merujuk pada pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Sabtu oleh Komite Menteri OKI yang mengecam keras rencana tersebut.
Dalam pernyataannya, Komite Menteri OKI menilai langkah Israel sebagai bentuk eskalasi berbahaya, pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan upaya memperkuat pendudukan ilegal. Komite memperingatkan bahwa kebijakan tersebut akan menghapus seluruh peluang perdamaian di kawasan.
OKI juga mendesak negara-negara besar dan Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawab hukum serta kemanusiaan mereka. Organisasi ini meminta tindakan segera untuk menghentikan rencana Israel di Gaza, sekaligus memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional yang dituduhkan terhadap Israel. (sa)