WASHINGTON D.C - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin (11/8/2025), memicu gelombang kritik setelah memerintahkan pengerahan 800 personel Garda Nasional ke Washington D.C. dan mengambil alih sementara kendali kepolisian kota, melewati kewenangan pemimpin lokal. 

Langkah ini dinilai sebagai salah satu penggunaan kekuasaan eksekutif paling berani sekaligus jarang terjadi dalam sejarah modern AS. Trump beralasan kebijakan ini diperlukan untuk “menyelamatkan” ibu kota dari maraknya kejahatan.
 “Kota ini telah dikuasai geng-geng brutal dan penjahat haus darah,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Putih, dikutip Reuters.

Namun, data resmi menunjukkan sebaliknya. Kepolisian setempat mencatat angka kejahatan kekerasan di Washington menurun 35% pada 2024 dan kembali turun 26% sepanjang tujuh bulan pertama 2025, setelah lonjakan besar pada 2023 yang sempat menjadikan Washington salah satu kota paling mematikan di AS.

Ini menjadi kali kedua musim panas ini Trump mengerahkan pasukan ke kota yang dipimpin Partai Demokrat. Pada Juni lalu, ia mengirim Garda Nasional ke Los Angeles tanpa persetujuan Gubernur California Gavin Newsom, kasus yang kini disidangkan di pengadilan federal San Francisco.
 Trump bahkan memberi sinyal akan melakukan hal serupa di kota lain. “Kalau perlu, kita akan melakukan hal yang sama di Chicago, yang merupakan bencana,” katanya. 

Kebijakan “hukum dan ketertiban” ala Trump kerap menyasar kota-kota mayoritas Demokrat dengan populasi kulit hitam besar, seperti Baltimore, Chicago, dan Washington.
 Di ibu kota, pemerintah federal mengerahkan ratusan petugas dari lebih dari selusin lembaga untuk memperkuat keamanan. Jaksa Agung Pam Bondi akan memimpin pengawasan kepolisian kota, sementara Garda Nasional bertugas membantu secara administratif, logistik, dan menjaga kehadiran fisik di lapangan. Sebanyak 100-200 personel disiagakan mendukung aparat setiap saat.

Wali Kota Washington Muriel Bowser menolak klaim Trump soal lonjakan kekerasan, tetapi menyatakan siap bekerja sama. “Kami akan bekerja dengan pemerintah federal,” ujarnya, sembari menegaskan tingkat kejahatan berada di titik terendah dalam tiga dekade.
 Jaksa Agung Kota Brian Schwalb justru menyebut langkah Trump “melanggar hukum” dan sedang mempertimbangkan upaya hukum.

Trump menggunakan pasal dalam Home Rule Act yang mengizinkan presiden mengambil alih kepolisian D.C. selama 30 hari jika terjadi “darurat” keamanan publik, dan pada Senin ia secara resmi menyatakan keadaan darurat tersebut.
 Ironisnya, pemerintahannya tahun ini memangkas anggaran keamanan wilayah Ibu Kota Nasional sebesar US$20 juta, turun 44% dibanding tahun sebelumnya.

Trump juga berjanji akan membersihkan perkemahan tunawisma, tanpa menjelaskan kemana para penghuninya akan dipindahkan. Menurut para advokat, pemerintah federal memang berwenang membersihkan taman milik negara di Washington, tetapi tidak bisa memaksa warga meninggalkan kota hanya karena tidak memiliki tempat tinggal.

Berbeda dengan negara bagian, komando atas 2.700 anggota Garda Nasional D.C. berada langsung di tangan presiden. Pasukan ini sebelumnya pernah dikerahkan untuk berbagai krisis, termasuk serangan ke Capitol pada 6 Januari 2021 oleh pendukung Trump, serta unjuk rasa menentang kekerasan polisi pada 2020. (sa)