INSIDEN  pengeroyokan advokat dalam aksi damai di Desa Muncung, Kronjo, Tangerang, Sabtu (01/02/25), menjadi tamparan keras bagi institusi Polri. Bagaimana mungkin sebuah aksi konstitusional yang dilindungi undang-undang justru ternoda oleh tindakan premanisme di hadapan aparat penegak hukum? Lebih ironis lagi, kejadian ini berlangsung di depan Kapolsek Kronjo, Rudi R. Apakah polisi benar-benar kalah dengan preman?

Buruknya Kinerja Polri: Fakta Tak Terbantahkan
Pertama, insiden ini menunjukkan kegagalan Polri dalam menjalankan amanat Pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tugas utama Polri adalah melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Bukannya melindungi peserta aksi, polisi justru membiarkan preman bertindak brutal. Bahkan, saat penulis dikerubungi preman, polisi malah menarik penulis menjauh dari lokasi, bukannya menghadang para pelaku.

Polisi Kalah Melawan Preman?
Saat keributan terjadi, Kapolsek Kronjo mengaku ikut menjadi korban pemukulan. Ini membuat kita bertanya: apakah negara, melalui aparatnya, benar-benar kalah melawan preman? Seharusnya tidak perlu menunggu laporan untuk menindak para pelaku. Bukankah ini delik umum? Apalagi jika Kapolsek sendiri menjadi korban.

Evaluasi Total Polri: Mulai dari Kapolri!
Kedua, buruknya kinerja Polri di lapangan tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan di tingkat pusat. Seperti pepatah, "ikan busuk dari kepalanya." Artinya, jika kinerja Polsek Kronjo dan Polres Tangerang buruk, ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sudah saatnya Kapolri dievaluasi bahkan diganti, mengingat masa jabatannya yang cukup lama dan sejumlah kegagalan dalam melindungi hak-hak masyarakat.

Kriteria Kapolri Masa Depan
Agar institusi Polri kembali dipercaya, Kapolri mendatang harus memenuhi kriteria:

Berprestasi Unggul: Kapolri harus berasal dari anggota Polri terbaik, dengan rekam jejak yang jelas, bukan sekadar hasil lobi politik.
Menghormati Hierarki: Dipilih berdasarkan jenjang kepangkatan yang wajar untuk menjaga wibawa di hadapan bawahan.
Steril dari Oligarki: Bebas dari pengaruh oligarki agar mampu melayani rakyat dengan tulus.
Dekat dengan Rakyat: Memahami kebutuhan masyarakat, bukan hanya melayani kepentingan elite.

Presiden Prabowo Subianto harus mempertimbangkan kriteria ini untuk menunjuk Kapolri baru. Evaluasi serupa juga perlu diterapkan pada jabatan strategis lainnya, termasuk Panglima TNI.

#ReformasiPolri #BersihkanPremanisme #NegaraHadirUntukRakyat #GagalLindungiRakyat #PremanLebihBerkuasa #PolriBersihOligarki #KapolriDekatRakyat #EvaluasiKapolri #GantiKapolriSekarang #NegaraKalahPreman #KapolsekJugaJadiKorban #PolisiDimana #AksiDamaiBerujungPremanisme