KASUS PAGAR LAUT di Tangerang Utara kembali mencuri perhatian publik setelah Bareskrim Polri menetapkan Arsin, Kepala Desa Kohod, beserta Sekdes, Septian, dan Chandra sebagai tersangka. Namun, apakah kasus ini benar-benar terbongkar? Ataukah ini hanya langkah untuk menenangkan opini publik tanpa menyentuh aktor utama di balik kejahatan lingkungan ini?

Penetapan Tersangka, Tapi Tanpa Penahanan?
Salah satu hal yang mengundang tanda tanya adalah fakta bahwa Arsin dan rekan-rekannya tidak ditahan, hanya dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Jika memang mereka adalah aktor utama dalam proyek ilegal ini, mengapa tidak ada tindakan tegas berupa penangkapan dan penahanan? Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, bukan sekadar kabar penetapan tersangka yang tidak diiringi dengan langkah hukum yang signifikan.

Faktanya, hingga saat ini, misteri besar dalam kasus pagar laut masih belum terungkap. Siapa dalang sebenarnya di balik proyek pemagaran laut ini? Siapa penyandang dana utama? Dan yang paling penting, apa motif sebenarnya di balik proyek ilegal ini?

Dua Kejahatan Besar: Pagar Laut dan Sertifikat Laut
Kasus pagar laut di perairan Tangerang Utara bukan sekadar kasus biasa. Ada dua kejahatan besar yang harus diungkap:

Kejahatan Lingkungan Hidup
Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah jelas mengatur sanksi pidana bagi pihak yang merusak lingkungan.
Ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun penjara, serta denda hingga Rp10 miliar, seharusnya menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk bertindak tegas.
Kejahatan Sertifikat Laut
Dugaan pemalsuan dokumen sertifikat tanah di atas laut dapat dijerat dengan Pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen.
UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001) juga bisa dikenakan jika terbukti ada unsur korupsi dalam penerbitan sertifikat laut tersebut.
Namun, anehnya, penyidikan justru lebih condong ke kasus sertifikat laut tanpa menuntaskan kasus utama: siapa yang membangun pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut?

Siapa Sebenarnya di Balik Pagar Laut?
Laporan dari LBH Muhammadiyah sebenarnya sudah menyebut nama-nama seperti Mandor Memet, Eng Cun alias Gojali, dan Ali Hanafiah Lijaya sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab. Namun, mereka tampaknya masih bebas berkeliaran. Mengapa kasus ini tiba-tiba berbelok hanya ke Arsin dan lingkup kecil di Kohod?

Lebih jauh, kasus ini melibatkan banyak pihak mulai dari tingkat desa hingga institusi tinggi:

Desa: Kepala desa dan staf di 16 desa di 6 kecamatan Kabupaten Tangerang diduga terlibat dalam memproses dokumen seperti Surat Keterangan Penguasaan Fisik dan girik-girik palsu.
Pemda dan DPRD: Diduga turut serta melegalisasi lokasi laut sebagai tanah darat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Notaris, KJSB, dan Dispenda: Terlibat dalam penerbitan dokumen jual beli hingga pajak.
BPN: Bertanggung jawab dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas laut.
Agung Sedayu Group dan Anthony Salim: Aktor Utama yang Masih Bebas?
Fakta bahwa proyek reklamasi dan penguasaan laut ini memiliki keterkaitan erat dengan proyek properti skala besar seperti PIK-2 mengarah pada dugaan bahwa Agung Sedayu Group (ASG) dan Anthony Salim adalah pemain kunci dalam skema ini. Mereka diduga menampung sertifikat laut ilegal untuk mereklamasi wilayah laut menjadi proyek properti mewah.

Jika benar, maka mereka adalah "penadah" dari hasil kejahatan sertifikat laut ini. Namun, mengapa penyidikan belum menyentuh mereka?

Jangan Mau Dibodohi!
Publik tidak boleh tertipu oleh narasi bahwa kasus ini selesai hanya dengan menetapkan Arsin dan beberapa orang lainnya sebagai tersangka. Jika benar ingin menegakkan keadilan, maka penyidik harus berani menelusuri semua aktor yang terlibat, dari tingkat desa hingga konglomerat yang menjadi pemilik proyek reklamasi besar.

Kasus ini adalah ujian bagi aparat penegak hukum. Apakah hukum akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Ataukah akan benar-benar ditegakkan secara adil?

*Penulis adalah: Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)

#KasusPagarLaut #TegakkanHukum #LingkunganHidup #PemberantasanKorupsi #TangerangUtara #Reklamasi #MafiaTanah