JANGAN PERCAYA begitu saja pada Arsin, Kepala Desa Kohod, yang mengaku sebagai korban dalam kasus sertifikat laut. Jangan pula terkecoh dengan narasi bahwa di balik skandal ini hanya ada SP dan C. Ini lebih dari sekadar permainan segelintir orang—kejahatan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif!

Jaringan Mafia Tanah dalam Kasus Sertifikat Laut
Informasi yang kami terima menunjukkan bahwa tidak hanya SP dan C yang terlibat. Nama-nama besar seperti Joko Susanto (Kakantah Kab. Tangerang) dan Sudaryanto (Kakanwil BPN Provinsi Banten) juga disebut-sebut dalam skandal ini. Mereka diduga memerintahkan pengukuran area pagar laut yang menjadi dasar penerbitan sertifikat di atas laut.

Bahkan, sebelum pengukuran dilakukan, ada rapat antara Pemda (DTRB), DPRD, dan BPN Kabupaten Tangerang. Perintah pengukuran datang langsung dari Kakantah kepada Kasi Pengukuran (E), yang kemudian menginstruksikan petugas ukur. Meski petugas awalnya keberatan karena area tersebut merupakan sempadan pantai, perintah tetap harus dijalankan dengan dalih adanya perubahan RTRW.

Konspirasi Besar: Dari Desa hingga Pemerintah Pusat
Ini bukan kerja satu-dua orang. Semua lembaga terkait, mulai dari Bappeda Kabupaten Tangerang yang menerbitkan SPPT, hingga BPN yang melegalkan sertifikat di atas laut, diduga turut berperan. Oleh karena itu, Bareskrim Polri wajib menyelidiki semua pihak yang terlibat, termasuk:

✅ Aparat Desa: Dari Kepala Desa hingga staf yang menerbitkan dokumen PM-1, Surat Keterangan Penguasaan Fisik, Surat Keterangan Tidak Sengketa, serta girik-girik fiktif yang dijadikan dasar kepemilikan di laut.

✅ BPN & Pemda: Dari pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat (SHGB dan SHM), peran Pemda dan DPRD dalam mengubah RTRW perlu ditelusuri.

✅ Notaris, Penjual, dan Pembeli: Baik individu maupun korporasi yang terlibat dalam jual beli tanah yang seharusnya tidak bisa disertifikasi.

✅ Agung Sedayu Group (ASG): Perusahaan ini disebut sebagai pihak yang ingin mereklamasi laut dengan dalih tanah musnah, menggunakan Pasal 66 PP No. 18 Tahun 2021. SHGB di atas laut akan menjadi dasar untuk pembangunan proyek properti besar seperti PIK-2.

Dalang Sebenarnya: Aguan dan Anthony Salim Harus Diperiksa!
Jangan salah fokus! Ini bukan hanya tentang Arsin, SP, dan C. Aktor utama di balik kasus ini adalah Agung Sedayu Group dan konglomerat besar seperti Aguan dan Anthony Salim. Mereka diduga merampas wilayah laut Indonesia dengan modus sertifikat laut, kemudian mereklamasinya untuk bisnis properti raksasa.

Bareskrim Polri harus bertindak tegas! Jangan sampai kasus ini hanya berhenti di level bawah, sementara dalang utamanya bebas melenggang.

Penulis adalah: Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat/ TA-MOR PTR

#StopMafiaTanah #BongkarMafiaBPN #TegakkanKeadilan #ReklamasiIlegal #HentikanPerampasanLaut #SertifikatLaut #MafiaTanah #BareskrimPolri #KorupsiBPN #AgungSedayuGroup #Reklamasi