JAKARTA - Musni Umar, Sosiolog dan Juru Bicara Alumni Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) mengapresiasi terbentuknya Pansus Haji DPR RI dan mendesak supaya bekerja cepat, efektif, transparan, dan akuntabel.

”Sudah lama menjadi perbincangan publik tentang penyelenggaraan haji yang belum baik,” ungkap Musni Umar, di Jakarta. Selain itu, dana haji yang sangat besar jumlahnya,  yang diduga digunakan bukan pada peruntukannya. Juga,  banyak jamaah haji yang wafat setiap tahun dan tidak ada evaluasi yang terbuka apa permasalahannya.

Di samping itu, ada  dugaan terjadi sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji, seperti masalah kuota haji,  jual beli visa haji, buruknya layanan akomodasi dan transportasi jamaah haji dan berbagai persoalan yang selalu terjadi setiap tahun.

Merespons berbagai persoalan yang terkait dana haji dan pelaksanaan haji, kami mendukung Pansus Haji DPR RI. Setidaknya ada 5 (lima) alasannya. Pertama, pelaksanaan ibadah haji setiap tahun selalu ada masalah. Akan tetapi penyelesaian masalah tidak pernah tuntas dan dibuka ke publik untuk diperbaiki, sehingga memberi ketenangan dan kenyamanan kepada jamaah haji.

Kedua, biaya haji selalu mengalami kenaikan. Kenaikannya luar biasa besar.  Namun tidak disertai perbaikan dalam pelaksanaan haji. Misalnya tahun ini, pesawat yang di Carter banyak mengalami keterlambatan (delay).

Ketiga, masalah kuota haji yang diduga diselewengkan harus dibuka ke publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas agar bisa diperbaiki dan tidak terulang di tahun yang akan datang.

Keempat, masalah katering,  pemondokan dan tenda di Arafah yang dikeluhkan jamaah haji, harus dibuka ke publik untuk mendapatkan saran perbaikan di masa depan.

Kelima, dana haji yang dikumpulkan  dari jamaah haji, ada berapa besar jumlahnya, di mana saja diinvestasikan dan apa manfaatnya bagi jamaah haji dan mantan jamaah haji.  ”Hal tersebut penting diungkap untuk diketahui para jamaah haji yang pernah berkontribusi dalam penghimpunan dana haji, yang di duga sudah sangat besar jumlahnya,” kata Musni

Bongkar Dugaan Korupsi

Musni Umar menegaskan, dugaan adanya korupsi  dalam pelaksanaan haji dan penyalahgunaan dana haji mutlak di bongkar. ”Sudah saatnya segala masalah dalam pelaksanaan haji dan dana haji diperbaiki,” ujar Musni Umar.  Pansus Haji bisa menjadi instrumen untuk membongkar segala kebobrokan dan merekomendasikan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan haji dan pengelolaan dana abadi haji untuk diperbaiki.

Sehingga, Prabowo Subianto, presiden terpilih bisa menunjuk Menteri Agama RI yang kredibel dan mumpuni untuk memperbaiki segala kebobrokan dan memastikan pelayanan jamaah haji di tahun-tahun mendatang  sebagai tamu Allah semakin baik.

”Dengan demikian, segala macam persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan dana haji bisa diperbaiki oleh pemerintahan baru dengan mengangkat menteri Agama yang the right man on the right place,” cetus Musni Umar. (mul)