Laporan Khusus

Tiga Kampus Swasta di Kutim Terima Rp2,567 M Program Gratispol

Redaksi — Satu Indonesia
22 hours ago
Tiga Kampus Swasta di Kutim Terima Rp2,567 M Program Gratispol
SEMANGAT GRATISPOLL - Penyerahan bantuan kepada kampus swasta di Kutim dilakukan di Masjid Agung Al-Faruq.

SANGATTA - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyerahkan bantuan pendidikan sebesar Rp2,567 miliar kepada tiga perguruan tinggi swasta di Kabupaten Kutai Timur. Bantuan tersebut menyasar 254 mahasiswa melalui program Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Program Gratispol menjadi salah satu agenda prioritas Pemprov Kaltim dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di Benua Etam.

Tiga kampus penerima bantuan tersebut yakni Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta dengan 66 mahasiswa, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nusantara Sangatta sebanyak 166 mahasiswa, serta Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutai Timur yang menerima untuk 22 mahasiswa.

Secara keseluruhan, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp2.567.000.000. Dana tersebut diperuntukkan membantu pembiayaan kuliah mahasiswa sejak semester awal hingga semester delapan, dengan sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

Rudy Mas’ud menjelaskan, program Gratispol menjangkau 52 perguruan tinggi di seluruh Kalimantan Timur, baik kampus negeri maupun swasta. Bantuan disalurkan langsung kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

“Ini mulai dari mahasiswa semester 1 sampai dengan semester 8. Catatan yaa, ada batasan usia,” ujarnya saat diwawancarai di Sangatta, Selasa, 24 Februari 2025.

Ia menambahkan, program tersebut dirancang untuk memastikan mahasiswa di Kalimantan Timur memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya.

Berdasarkan survei Pemprov Kaltim, biaya kuliah atau setara UKT di sejumlah perguruan tinggi di Kutai Timur berkisar antara Rp5 juta hingga Rp7 juta per semester.

“Sehingga mahasiswa yang ingin kuliah di mana saja yang diinginkan di Kalimantan Timur ini adalah urusannya langsung ke kampus,” katanya.

Rudy juga menegaskan, mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun pihak swasta tidak lagi dihitung sebagai penerima Gratispol.

“Itu sudah tidak dihitung. Yang dihitung yang tidak dapat saja. Ini adalah bagian daripada pemerataan agar semua mahasiswa Kalimantan Timur menerima kesempatan yang sama,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk mencegah tumpang tindih bantuan sekaligus memastikan anggaran tersalurkan secara tepat sasaran.

Program Gratispol diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di daerah, terutama bagi mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. (sa)


Berita Lainnya