JAKARTA - Sekretaris Jenderal Serikat Islam (SI) Ferry Juliantono menyampaikan sikap organisasi terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers usai Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Sofyan Cut Meutia, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

FGD yang diselenggarakan Persatuan Alumni (Persada) 212 bersama Pecinta Al Aqsa di bawah pimpinan KH Ahmad Sobri Lubis itu digelar bertepatan dengan agenda pertemuan Presiden dengan perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari yang sama. Pertemuan tersebut membahas posisi Indonesia dalam keanggotaan BoP.

Ferry menyatakan, pada prinsipnya Serikat Islam mendukung keputusan pemerintah untuk bergabung dalam Board of Peace. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan penting, terutama terkait komposisi keanggotaan, mekanisme kerja, serta efektivitas BoP dalam mendorong agenda kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat Palestina.

“Karena ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya oleh Bapak Presiden, maka sikap kami di Syarikat Islam tentu mendukung langkah tersebut, tetapi memang ada beberapa catatan,” ujar Ferry.

Ia menilai isu Board of Peace merupakan persoalan yang sensitif, sehingga Serikat Islam terlebih dahulu melakukan komunikasi dan meminta masukan dari berbagai elemen organisasi kemasyarakatan Islam. Salah satu catatan yang disampaikan berkaitan dengan komposisi negara-negara yang terlibat dalam BoP, khususnya negara-negara Islam.

Menurut Ferry, terdapat perbedaan konteks antara Indonesia yang secara geografis berada jauh dari kawasan konflik dengan negara-negara yang berada di sekitar wilayah Gaza. Meski demikian, ia menegaskan keikutsertaan Indonesia tetap harus dipandang sebagai bagian dari peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional.

Catatan lainnya menyangkut skema pendanaan dan dukungan kemanusiaan. Ferry berpandangan bahwa bantuan bagi Palestina dapat dilakukan melalui mekanisme lain, seperti penggalangan dana bersama negara-negara Islam yang difokuskan pada rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan.

Ferry juga menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan menyeluruh dari Presiden mengenai latar belakang, tujuan, serta arah kebijakan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menilai sebagian pertimbangan kebijakan tersebut bisa saja bersifat strategis dan tidak sepenuhnya disampaikan ke publik.

Selain itu, Ferry mengemukakan pandangan bahwa idealnya mekanisme BoP melibatkan perwakilan yang benar-benar merepresentasikan entitas yang mendiami wilayah terdampak, agar proses pengambilan keputusan berjalan lebih seimbang. Ia juga menyoroti kondisi gencatan senjata di Gaza yang dinilainya masih menyisakan persoalan, karena serangan terhadap warga sipil disebut masih terjadi.

Meski menyampaikan sejumlah catatan, Ferry menegaskan keyakinannya bahwa langkah Presiden berada dalam koridor konstitusi serta politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Ia juga menekankan bahwa kritik dan masukan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk saling menegasikan, melainkan sebagai upaya bersama memperkuat pembelaan terhadap rakyat Palestina. (sa)