SAYA bicara hari ini bukan karena diperintah siapapun. Saya bicara karena saya putra Kaltim, dan saya tidak bisa diam melihat kebenaran dikorbankan demi viralnya sebuah narasi. Mari kita dudukkan fakta dengan kepala dingin.

Sejak dilantik sebagai Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud telah mengelilingi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur, dari pedalaman Mahakam, Kutai Barat, Berau, Paser, hingga kawasan perbatasan, selama hampir satu tahun penuh. Selama itu, beliau melakukannya dengan menggunakan kendaraan pribadi. Bukan mobil dinas. Bukan fasilitas APBD. Tidak ada satu rupiah pun dari kas daerah yang digunakan untuk membiayai mobilitas lapangan beliau selama ini. Saya ulangi, hampir satu tahun, mobil pribadi, biaya sendiri.

Kebetulan, kendaraan pribadi beliau memiliki tipe dan model yang sama dengan kendaraan yang baru saja diadakan Pemprov Kaltim melalui mekanisme APBD yang sah dan terverifikasi. Kesamaan tipe inilah yang kemudian ditangkap sebagian pihak sebagai 'bukti kemewahan', padahal yang terjadi adalah sebaliknya.

Lalu untuk apa kendaraan APBD yang baru itu? Kaltim hari ini bukan provinsi biasa. Kita adalah provinsi yang menopang Ibu Kota Nusantara, yang artinya Gubernur Kaltim kini memiliki intensitas pertemuan di tingkat nasional dan internasional yang jauh lebih tinggi dibanding daerah manapun di Indonesia. Pertemuan dengan Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, delegasi investor asing, lembaga keuangan internasional, semua itu berlangsung di Jakarta, dan semuanya membutuhkan representasi yang layak, bermartabat, dan mencerminkan wibawa Kaltim sebagai daerah strategis nasional.

Kendaraan itu bukan untuk gaya. Kendaraan itu adalah alat kerja untuk menjemput investasi dan kepentingan rakyat Kaltim di panggung nasional.

Jadi kondisinya jelas: Untuk Kaltim.  Beliau pakai kendaraan pribadi, tanggung sendiri. Untuk Jakarta, untuk kepentingan Kaltim di tingkat nasional,  ditanggung negara, sesuai aturan, sesuai regulasi Permendagri yang berlaku.

Mana yang lebih patut dikritik? Pemimpin yang mengorbankan kenyamanan pribadinya demi efisiensi anggaran daerah, atau mereka yang menyerang tanpa mau tahu fakta lengkapnya?

Saya tegaskan dengan hormat kepada seluruh masyarakat Kaltim, Forum Dayak Bersatu tidak anti-kritik. Kami justru mendorong pengawasan publik yang sehat. Tapi pengawasan yang sehat dimulai dari data yang benar, bukan dari potongan berita yang diviralkan tanpa konteks.

Kaltim sedang dalam momentum besar. IKN ada di tanah kita. Investasi sedang mengalir ke bumi kita. Mata dunia sedang tertuju ke Kalimantan Timur. Di saat seperti ini, kita butuh persatuan dan kejernihan berpikir — bukan kegaduhan yang justru melemahkan posisi daerah kita sendiri di hadapan pusat dan dunia.

Kepada para netizen dan seluruh elemen masyarakat yang kritis — teruslah kritis, tapi lengkapi dulu informasi kalian. Tanya, klarifikasi, verifikasi. Jangan biarkan satu headline menggantikan satu tahun kerja nyata di lapangan. (penulis adalah tokoh masyarakat Kaltim, ketua Umum Forum Dayak Bersatu-FDB)