TANGERANG– Warga Kampung Alar Jiban, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, masih belum merasa puas meskipun Bareskrim Polri telah menahan empat tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait pagar laut.

Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kezaliman (AMAK), Oman, mendesak pihak berwajib untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas.

"Kami warga Alar Jiban tidak puas karena yang ditetapkan tersangka baru sebatas kepala desa dan sekretaris desa saja. Padahal, ada pihak lain yang harus bertanggung jawab," ujar Oman kepada awak media, Selasa (25/02/25).

Oman menegaskan bahwa dua tersangka lainnya berasal dari luar desa dan berperan sebagai mediator dalam penerbitan sertifikat tersebut. Oleh karena itu, ia meminta aparat hukum untuk mengungkap dalang utama kasus ini.

Ketika ditanya mengenai sosok pelaku lain yang harus ditangkap, Oman enggan menyebut nama dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang.

"Kami yakin pihak berwajib sudah mengetahui keterlibatan pihak lain, tinggal bagaimana proses hukumnya berjalan," tegasnya.

Oman juga menduga keterlibatan pihak dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penerbitan sertifikat SHGB dan SHM tersebut. Menurutnya, tidak mungkin proses penerbitan surat tersebut hanya berasal dari tingkat desa.

"Jika berbicara tentang pemerintahan desa, pasti ada keterlibatan pihak kecamatan dan kabupaten. Dugaan kami, ini berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait lainnya," jelasnya.

Apresiasi untuk Bareskrim Polri
Di tengah polemik yang masih bergulir, Oman tetap mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang dianggap telah bekerja profesional dalam menangani kasus ini.

"Mabes Polri is the best! Terima kasih sudah menjalankan tugas dengan baik," ungkap Oman dengan penuh haru.

Terpisah, kuasa hukum warga Desa Kohod yang menjadi korban, Henri Kusuma, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu pengungkapan tersangka lain, khususnya terkait aliran dana dalam kasus ini.

"Kami menunggu perkembangan lebih lanjut terkait pemeriksaan aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini," ujar Henri saat dihubungi, Selasa (25/02/25).

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa selain Kepala Desa Kohod, Arsin, tiga tersangka lainnya juga telah ditahan.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, kami melaksanakan gelar perkara internal dan memutuskan untuk menahan empat tersangka," ungkap Djuhandani kepada media, Senin (24/02/25).

Pemeriksaan terhadap keempat tersangka dilakukan secara maraton sejak siang hingga malam hari.

"Para tersangka hadir sesuai panggilan, didampingi pengacara. Kami memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka, termasuk istirahat dan shalat selama pemeriksaan," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Kohod, Arsin, terlihat hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Ia tiba mengenakan jaket hitam, topi hitam, celana abu-abu, serta masker putih. Kuasa hukumnya, Yunihar, menegaskan bahwa kliennya bersikap kooperatif dalam proses hukum ini.

"Hari ini kami hadir menunjukkan sikap kooperatif dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku," kata Yunihar kepada awak media, Senin (24/02/25). (mul)

#KasusPemalsuanSertifikat #WargaTangerangMenuntut #BareskrimPolri #KeadilanUntukAlarJiban #TangkapDalangPemalsuan #BPN #MafiaTanah