JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan, dan serikat buruh di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025). Presiden berjanji untuk undang-undang perampasan aset, beliau akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan

Pertemuan berlangsung hampir lima jam sejak pukul 16.00 hingga lebih dari pukul 21.00 WIB di tengah maraknya aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi Muhadjir Effendy, dan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar. Dari kalangan gereja hadir Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty serta Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin.

Tokoh agama lainnya yang hadir yakni Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Permabudhi Philip K Widjaja, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi Santoso Tanuwibowo.

Pertemuan dibagi dalam dua sesi. Pada sesi pertama Presiden menyampaikan pandangan mengenai kondisi nasional, sementara pada sesi kedua ia mendengarkan aspirasi tokoh-tokoh yang hadir. Melalui akun X resminya, @prabowo, Presiden menegaskan pertemuan itu menjadi sarana menyerap aspirasi lintas agama dan menerima dukungan untuk memulihkan situasi nasional, menjaga ketertiban, sekaligus menjamin kebebasan berpendapat secara damai sesuai undang-undang.

“Ke depan, pemerintah akan terus bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi rakyat, serta memastikan suasana kondusif bagi pembangunan dan persatuan,” tulis Presiden Prabowo.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa aspirasi para tokoh agama telah diterima Presiden, sebagian bahkan sudah ditindaklanjuti pemerintah. Ia berharap langkah nyata pemenuhan aspirasi masyarakat segera terlihat agar situasi lebih tenang.

Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Manuputty menilai pertemuan itu berlangsung terbuka dan transparan, serta mendorong agar model dialog serupa dilakukan juga di tingkat daerah. Ia menambahkan, sejumlah isu yang disampaikan menyangkut langsung kehidupan rakyat, mulai dari kebijakan pajak, gaya komunikasi pejabat publik, kenaikan tunjangan DPR, hingga percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Presiden, menurut Jacklevyn, berjanji memperjuangkan pengesahan RUU Perampasan Aset bersama DPR. Pernyataan serupa disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma yang menilai Presiden menunjukkan komitmen memperkuat pemerintahan yang bersih.

Dukungan juga datang dari organisasi kepemudaan dan buruh. Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menyatakan siap menginstruksikan kader di daerah untuk menjaga wilayah dan fasilitas publik dari potensi provokasi. Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan buruh mendukung langkah Presiden sepanjang tetap menjamin ruang demokrasi. (sa)