JAKARTA – Pernyataan juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang menyebut bahwa Hasto Kristiyanto memiliki video skandal petinggi negara dengan "daya ledak tinggi," memicu perhatian publik. Dalam pernyataan tersebut, Guntur mengklaim bahwa video tersebut berisi bukti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan intervensi hukum oleh sejumlah petinggi negara.

Guntur menegaskan, video dan informasi itu bukan bentuk serangan balik, melainkan perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap Hasto. Pernyataan ini muncul setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bukan serangan balik, tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur, seperti dilaporkan Kompas.com.

Intrik Politik dan "Senjata Informasi"
Langkah Hasto ini menyerupai taktik dalam serial Game of Thrones, di mana informasi menjadi senjata utama dalam perebutan kekuasaan. Dalam serial tersebut, karakter seperti Petyr Baelish (Littlefinger) dan Varys memanfaatkan rahasia untuk memengaruhi aliansi dan menggulingkan lawan.

Hasto, dengan klaim memiliki video skandal, tampaknya berniat memainkan peran serupa. Informasi sensitif yang dimilikinya bisa menjadi alat tawar-menawar dalam menghadapi kasus hukum yang sedang menjeratnya.

Hukum sebagai Alat Kekuasaan
Sebagai politisi yang telah lama berada di lingkar kekuasaan, Hasto memahami bagaimana hukum sering kali menjadi alat politik. Penegakan hukum di Indonesia kerap digambarkan sebagai tunduk pada kehendak penguasa.

Adagium Romawi, Quod principi placuit legis habet vigorem—"Apa yang menyenangkan penguasa memiliki kekuatan hukum"—tampaknya relevan dalam konteks ini. Beberapa keputusan hukum belakangan ini, seperti putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon kepala daerah, semakin memperkuat persepsi bahwa hukum digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.

Pelajaran dari Game of Thrones
Serial Game of Thrones mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa legitimasi hanya akan menghasilkan kekacauan. Intrik politik yang mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi dapat menghancurkan kepercayaan publik serta menciptakan instabilitas jangka panjang.

Indonesia kini menghadapi risiko serupa. Ketika hukum kehilangan esensinya sebagai penjaga keadilan, negara berisiko bertransisi dari rechtstaat (negara hukum) menjadi machtstaat (negara kekuasaan).

Menata Ulang Visi Hukum dan Politik
Untuk keluar dari siklus intrik politik ini, diperlukan reformasi hukum yang menempatkan keadilan di atas kepentingan politik. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan.

Seperti dalam serial Game of Thrones, kekuasaan tanpa aturan yang jelas hanya akan membawa kehancuran. Indonesia membutuhkan visi politik yang berfokus pada rakyat, bukan pada elite kekuasaan.

Hasto dan video skandalnya hanyalah satu bab dalam dinamika politik Indonesia. Akhir cerita ini bergantung pada pilihan kita: apakah akan terus membiarkan intrik berkuasa, atau bersama-sama membangun sistem yang lebih adil dan transparan. (mul)

#IntrikPolitik #HastoKristiyanto #GameOfThronesIndonesia #ReformasiHukum #PolitikIndonesia 

#HukumDanKeadilan #KPK #PolitikIndonesia