JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan kritik tajam terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). ICW menilai gagasan ini tidak menjawab akar masalah dari mahalnya biaya politik dalam pemilu, yang menjadi beban besar bagi negara.

ICW: Pemilu Langsung Adalah Hak Konstitusional Warga
Peneliti ICW, Yassar Aulia, menegaskan bahwa gagasan Prabowo berpotensi mengorbankan hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung.

"Presiden Prabowo keliru ketika seakan mempertentangkan dua hal yang sebetulnya tidak perlu dipertentangkan. Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, hal tersebut bisa dilakukan tanpa harus gegabah ‘mengorbankan’ hak pilih warga," ujar Yassar, Jumat (13/12/24).

Korupsi: Akar Masalah Biaya Politik Mahal
Menurut ICW, tingginya biaya politik dalam Pilkada bukan semata karena sistem pemilu langsung, tetapi lebih disebabkan oleh maraknya praktik korupsi.

"Selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo saja, negara telah merugi sekitar Rp290 triliun akibat korupsi. Hal ini diperparah oleh praktik vote buying dan mahar politik yang dilakukan kandidat untuk mendapatkan dukungan partai," jelas Yassar.

ICW menyarankan agar pemerintah fokus pada pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, seperti mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan pajak progresif bagi kelompok ultrakaya.

Pernyataan Prabowo: Sistem Pilkada Terlalu Mahal
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap mahalnya biaya Pilkada dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12).

"Sistem ini terlalu mahal. Bahkan yang menang pun terlihat lesu, apalagi yang kalah," ujar Prabowo.

Ia mencontohkan efisiensi sistem pemilu di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.

Efisiensi atau Pengurangan Hak Rakyat?
Prabowo menyebut bahwa anggaran yang selama ini digunakan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk program lain seperti pemberian makanan anak-anak dan perbaikan sekolah. Namun, ICW mengingatkan bahwa solusi tersebut tidak boleh mengorbankan hak demokrasi rakyat.

"Memprioritaskan kesejahteraan masyarakat adalah langkah baik, tetapi itu tidak boleh dilakukan dengan mengurangi hak pilih warga," tegas Yassar.

Langkah Alternatif: Efisiensi Tanpa Mengorbankan Demokrasi
ICW merekomendasikan sejumlah langkah untuk efisiensi anggaran tanpa mengorbankan demokrasi, seperti:

Pengesahan RUU Perampasan Aset: Memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari korupsi.
Penerapan Pajak Progresif: Memajaki kelompok ultrakaya untuk meningkatkan pendapatan negara.
Perampingan Kabinet: Mengurangi jumlah pos kementerian yang dinilai tidak efisien. (mul)

#PilkadaLangsung #DemokrasiIndonesia #ICW #PrabowoSubianto #AntiKorupsi