JAKARTA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai bahwa perkara hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memiliki dimensi politik yang kuat. Ia menyebut bahwa kasus yang dikaitkan dengan Harun Masiku, yang terjadi enam tahun lalu, baru mencuat kembali di era kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

“Tuduhan ini sangat rentan terhadap isu politik. Kasus Harun Masiku sudah terjadi sejak enam tahun lalu, mengapa baru sekarang muncul kembali?” ujar Burhanuddin dalam menanggapi putusan praperadilan Hasto Kristiyanto pada Jumat (14/02/25).

Menurut Burhanuddin, penolakan gugatan praperadilan Hasto sudah dapat diprediksi sejak beberapa hari sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam sebuah acara Muslimat NU menjadi sinyal kuat bahwa gugatan Hasto tidak akan dikabulkan.

“Beberapa hari sebelum putusan, Pak Prabowo mengatakan bahwa ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Pak Jokowi. Kebetulan saya hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR, dan hampir semua politisi yang saya temui sudah menangkap sinyal bahwa gugatan Mas Hasto akan ditolak,” lanjut Burhanuddin.

Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan Hasto
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto terkait statusnya sebagai tersangka. Hakim tunggal, Djuyamto, menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil,” ujar Djuyamto dalam persidangan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto berdasarkan dua surat perintah penyidikan terkait dugaan tindak pidana perintangan penyidikan serta dugaan pemberian janji atau suap kepada penyelenggara negara.

“Karena eksepsi termohon dikabulkan, maka pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut,” tegas hakim.

Kasus Hasto dan Dinamika Politik
Kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto menambah daftar panjang dinamika politik tanah air. Dengan statusnya sebagai Sekjen partai terbesar di parlemen, banyak pihak menilai bahwa kasus ini berpotensi berdampak terhadap stabilitas politik, terutama menjelang transisi pemerintahan pasca Pemilu 2024.

Sejumlah pengamat menilai bahwa langkah hukum terhadap Hasto tidak bisa dilepaskan dari persaingan politik yang tengah berlangsung. Dengan berbagai pihak yang terus mengawal kasus ini, perkembangan selanjutnya masih menjadi perhatian publik. (mul)

#HastoKristiyanto #PraperadilanHasto #KasusHarunMasiku #PolitikIndonesia #PDIP #KPK #BeritaTerkini