SEMARANG - Komunitas akademik dari Universitas Diponegoro Semarang, yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa, mengeluarkan pernyataan sikap mengenai situasi politik terkini menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan sikap ini diungkapkan dalam aksi yang bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi" di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, Undip, Semarang, Jawa Tengah, pada hari Rabu.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip, Prof. Suradi Wijaya Saputra, menyatakan  aksi ini merupakan ekspresi keprihatinan dari guru besar, dosen, dan mahasiswa, didukung oleh alumni.

Beberapa guru besar Undip turut serta dalam aksi ini, termasuk Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Prof. Muhammad Nur, DEA, dan Guru Besar Fakultas Hukum (FH), Prof. Lita Tyesta.

Ada lima poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip:

Pertama, pentingnya mengembalikan tujuan asli hukum sebagai alat mencapai tujuan negara, bukan untuk mencapai kekuasaan.

Kedua, perlunya penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman, damai, dan bebas dari intimidasi.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila.

Keempat, mengajak semua elemen bangsa untuk menjunjung tinggi etika dan moral dalam berdemokrasi.

Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam menjaga kehidupan berdemokrasi.

Guru besar Suradi menegaskan  kekhawatiran ini dipicu oleh runtuhnya etika dan moral, terutama setelah adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi.

Komunitas akademik Undip berharap agar pelanggaran etika dalam berdemokrasi tidak diturunkan kepada generasi muda. Mereka menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

Aksi ini dihadiri sekitar 30 guru besar, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari Undip, yang bertujuan untuk menyadarkan generasi muda akan pentingnya mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Suradi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024 agar demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Sebelumnya, berbagai perguruan tinggi lain, seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), juga telah menyampaikan pernyataan sikap serupa. (ant)