JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan kritik tajam terhadap proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang menurutnya cacat secara demokrasi. Ia juga menyoroti Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap tidak berwibawa, terutama setelah putusan yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden.

Pilpres 2024: "Cacat Demokrasi"
Dalam peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Megawati menyampaikan bahwa Pilpres kali ini kehilangan integritasnya. "Pilpres yang sebenarnya sudah cacat. MK itu kan saya yang bikin. Mbok ya baik-baik," ujarnya.

Megawati mengingat kembali perannya dalam mendirikan MK saat menjabat sebagai Presiden RI. Ia bahkan mencarikan lokasi kantor yang strategis untuk menegaskan wibawa lembaga ini. "Sampai saya cari sendiri kantor di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat untuk MK," kata Megawati.

Putusan MK dan Gibran sebagai Cawapres
Kritik Megawati terutama tertuju pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang memperbolehkan calon presiden atau wakil presiden di bawah usia 40 tahun selama mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Keputusan ini membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu berusia 36 tahun, untuk maju mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Keputusan ini juga diikuti oleh revisi peraturan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kemudian memastikan Gibran memenuhi syarat pencalonan. Hasilnya, pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres, mengalahkan dua pasangan lainnya: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Skandal Etik di MK
Megawati turut mengomentari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot Ketua MK, Anwar Usman. Anwar dianggap melanggar kode etik berat karena memutuskan perkara yang memberikan peluang kepada Gibran, yang merupakan keponakannya, untuk menjadi cawapres.

"MK sekarang mlehe (melemah). Dulu saya suruh Pak Jimly (Jimly Asshiddiqie, Ketua MK pertama) bikin lembaga ini supaya berwibawa, tapi sekarang kondisinya sangat berbeda," kata Megawati.

Pilpres 2024 dan Masa Depan Demokrasi
Pilpres 2024 menyisakan banyak pertanyaan tentang integritas proses demokrasi dan netralitas lembaga negara. Megawati menegaskan bahwa prinsip hukum dan etika harus ditegakkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

#Pilpres2024 #MegawatiSoekarnoputri #DemokrasiCacat #MKKontroversi #GibranCawapres #PrabowoGibran #IndonesiaPolitics