SUMBAR - Polda Sumatera Barat enggan mengungkap motif di balik aksi AKP Dadang Iskandar, Kabag Ops Polres Solok Selatan, yang menembak mati Kasat Reskrim, AKP Ryanto Ulil Anshar. Desakan publik agar polisi mengungkap motif pelaku demi terangnya kasus ini pun diabaikan.

Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono, menyatakan motif akan dibuktikan dalam persidangan. "Motif ini memang menjadi perhatian masyarakat, tetapi tidak semua informasi bisa diungkap saat ini sebelum prosesnya selesai," kata Suharyono, Minggu (24/11/2024), usai menerima kunjungan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Padang.

Suharyono menjelaskan, sulit menentukan motif tindakan Dadang, apakah terkait konflik pribadi, organisasi, atau kepentingan lainnya. Dugaan sementara mengarah pada konflik tambang galian C ilegal, namun polisi masih mendalami berbagai kemungkinan.

Diduga Terkait Tambang Ilegal

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Komisaris Besar Andri Kurniawan, menyebutkan bahwa Dadang diduga menembak Ryanto karena tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang galian C ilegal oleh Satreskrim Polres Solok Selatan.

"Pelaku tambang yang ditangkap adalah sopir truk yang mengangkut hasil tambang. Dadang meminta bantuan Ryanto agar kasus ini dihentikan, tetapi tidak direspons," ujar Andri. Insiden penembakan terjadi pada Jumat (22/11/2024) pukul 00.15 WIB di parkiran Polres Solok Selatan.

Desak Transparansi

Ketua Harian Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Arief Wicaksono, yang mengunjungi Polda Sumbar dan TKP di Polres Solok Selatan, memastikan pengusutan kasus ini berjalan sesuai prosedur. Namun, Kompolnas enggan mengomentari lebih jauh terkait motif pelaku.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, meminta polisi mengungkap motif kasus ini secara transparan. "Kasus ini harus dibongkar secara menyeluruh karena tambang ilegal biasanya melibatkan banyak pihak, dari sopir truk hingga pemilik tambang," ujar Adel.

Masalah Serius

Adel menyoroti bahwa tambang ilegal, termasuk tambang emas, telah lama menjadi masalah serius di Sumatera Barat, khususnya Solok Selatan. Ia mencontohkan longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, yang menelan 13 korban jiwa pada September lalu.

"Pembunuhan Kepala Satreskrim ini harus menjadi momentum untuk menegakkan hukum dan memberantas tambang ilegal yang sudah merenggut nyawa banyak orang, termasuk seorang perwira polisi," tegasnya.

Desak Copot Kapolda

Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Abdul Aziz, menganggap kasus ini lebih dari sekadar konflik internal polisi. "Ini adalah peringatan dari sindikat pelaku tambang ilegal. Mereka ingin menunjukkan bahwa siapa pun yang berani mengganggu bisnis mereka akan dihabisi, bahkan di kantor polisi sekalipun," katanya.

Aziz mendesak Kapolri untuk mencopot Kepala Polda Sumbar dan seluruh Kapolres di wilayah ini jika terbukti gagal menindak tambang ilegal. "Jika kasus ini berhenti pada pelaku pembunuhan, maka pengorbanan almarhum Ryanto akan sia-sia. Tambang ilegal akan terus menjamur, dan Polri akan menjadi bahan tertawaan," ujarnya.

Aziz juga menekankan pentingnya pengusutan kasus ini hingga ke akar permasalahan tambang ilegal di Sumbar. "Kapolri harus mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan wibawa institusi," cetusnya. (dan)