MALANG - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan Pemerintah sedang mengevaluasi kebijakan izin cuti kampanye Pemilu 2024 bagi para menteri terkait dengan kinerja jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Wapres Ma'ruf mengatakan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024. "Kalau aturannya memang boleh, dengan satu catatan, kinerjanya tidak berkurang. Hasilnya seperti apa? Mungkin sedang dievaluasi," kata Ma'ruf Amin.

Evaluasi tersebut dianggap penting untuk memastikan  para menteri dapat tetap bekerja efektif di tengah tekanan tahun politik saat ini. Dia menyatakan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh negatif karena banyak menteri yang menjadi calon presiden dan wakil presiden, serta terlibat dalam tim sukses kampanye.

Namun, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada isu mengenai pemunduran menteri di internal Kabinet Indonesia Maju. "Saya tahu, tidak ada isu-isu di dalam, ya; yang saya rasakan tidak ada isu adanya pemunduran menteri, ya," ujarnya. Menurutnya, seluruh menteri masih bekerja dengan baik, dan tidak ada masalah yang signifikan di dalam kabinet.

Meskipun demikian, Ma'ruf Amin menyatakan jika hasil evaluasi menunjukkan penurunan kinerja, pemerintah akan mempertimbangkan untuk merevisi aturan cuti menteri di tahun politik. "Nanti seperti apa, kalau memang menurun, akan dievaluasi aturannya," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, ekonom Faisal Basri menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono adalah menteri yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju secara moral, terkait dengan intervensi politis Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. (ant)