JAKARTA -  Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan  liberalisasi pendidikan perlu dihentikan di Indonesia. Pernyataannya ini sebagai tanggapan terhadap komentar Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang membahas Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi dan arahan kepada mahasiswa untuk menggunakan pinjaman daring.

"Penghentian liberalisasi pendidikan dengan segera dan perlunya memberikan proporsi UKT yang sesuai kepada para mahasiswa," ungkap Ganjar. Ganjar mengungkapkan programnya bersama Mahfud Md yang menyasar 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana bertujuan untuk meringankan beban mahasiswa dalam hal ini.

Dalam debat kelima Pemilu Presiden 2024 di Jakarta, Ganjar menyampaikan  pada masa seniornya, ada skema Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), di mana mahasiswa bisa mendapatkan kredit yang sangat terjangkau dari pemerintah untuk membayar biaya kuliah. Mahasiswa tersebut kemudian dapat melunasi kredit tersebut setelah lulus kuliah.

Ganjar menilai  liberalisasi pendidikan harus dihentikan dan pengelolaannya harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan prioritas serta kemampuan ekonomi. Bagi mereka yang tidak mampu, pemerintah diharapkan untuk memberikan intervensi, sementara perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan klaster pembiayaan yang sesuai dengan strata ekonomi mahasiswa.

Pentingnya kebijakan pendidikan yang berpihak kepada kelompok yang lebih lemah, seperti miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas, menjadi fokus Ganjar. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengakses pendidikan tinggi dengan biaya yang terjangkau.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2024, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md (nomor urut 3).

Debat kelima yang diadakan oleh KPU, sebagai debat pemungkas Pilpres 2024, membahas berbagai tema seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. (ant)