JAKARTA - Sopir angkutan kota (angkot) Jaklingko sangat jarang demo. Karena mereka setiap hari melayani masyarakat pengguna transportasi massal. Sopir atau pramudi adalah pengemudi profesional yang dibayar oleh majikan untuk mengemudi kendaraan mobil.

Sopir dituntut disiplin yang tinggi tidak saja jam kehadiran untuk mulai bertugas. Tetapi mereka juga disiplin selama menjalankan tugas agar para penumpang selamat dalam perjalanan menuju tujuan.

Teristimewa sopir angkot Jaklingko yang terintegrasi dengan Transjakarta dituntut untuk bekerja disiplin, penuh dedikasi dan tanggung jawab. Pertanyaannya, mengapa mereka meninggalkan pekerjaan sebagai sopir dan datang ke balai kota untuk berdemo?

Tuntut Keadilan

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ketika ditanya wartawan tentang demo sopir Jaklingko, tidak mau memberi tanggapan. Itu  karena Anies tidak tahu secara detail apa yang dikeluhkan para sopir Jaklingko.

Dia hanya mengatakan "dulu tak pernah ada keluhan dari para sopir JakLingko". Dia mengatakan dulu sistem untuk JakLingko dibangun dengan melibatkan pemilik usaha dan tenaga kerjanya.

"Ketika kita menyusun sebuah sistem yang melibatkan kegiatan usaha dan melibatkan tenaga kerja, maka harus sistem itu adil. Sehingga usaha yang terlibat itu mendapatkan porsi yang baik," ujar Anies di Graha Alawiyah, Jalan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (30/7/2024).

Anies juga bicara soal penganggaran yang baik supaya semua pihak yang terlibat mendapatkan hak yang adil. Dia mengatakan sistem dan penganggaran yang baik akan membuat program berjalan lancar.

Selanjutnya, Anies mengatakan "tak ada keluhan dari sopir ataupun operator angkot yang bergabung dalam JakLingko saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta 2017-2022.

"Kami dulu melakukan seperti itu dan alhamdulillah tidak pernah ada keluhan-keluhan. Kalau yang sekarang saya tidak tahu duduk perkaranya, jadi saya ndak bisa komentar lebih jauh," tambahnya.

Selesaikan secara Adil

Tuntutan dan keluhan para sopir dan operator Jaklingko, pertama, menuntut adanya transparansi dalam pembagian kuota armada untuk koperasi mitra operator program JakLingko dan perbaikan skema gaji.

Kedua, operator mikrolet pada khususnya mengeluh, selalu dipersulit oleh TransJakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian kuota yang kecil. Ketiga, menuntut keadilan dalam pembagian kuota. Tidak ada yang dianak-emaskan.

Keempat, menuntut kesempatan ke Jaklingko untuk ikut  mengoperasikan angkutan reguler. Kelima, meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Santoso untuk memberikan solusi terhadap persoalan ini.

"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta PJ Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," ungkap Fahrul.

 Apresiasi Dishub dan TJ

Walaupun dalam demo sopir Jaklingko PJ Gubernur dan operator tidak hadir untuk memberikan solusi,, tetapi patut  diapresiasi karena peserta demo diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktur Utama Transjakarta.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Dirut Transjakarta menegaskan tidak ada operator yang dianak-emaskan. Selain itu, mencuat pengaturan batas usia angkot reguler. Para sopir meminta kelonggaran soal batas usia angkot (tempo.co., 30 Juli 2024).

 Musyawarah sambil Ngopi

Sebaik apa pun peraturan dan kesepakatan pasti dalam pelaksanaan ada kekurangan.  Untuk mencegah adanya pelanggaran, maka diperlukan adanya pengawasan.

Walaupun ada pengawasan, bisa saja terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, setiap ada kekurangan dalam pelaksanaan harus mau duduk bareng untuk mendiskusikan segala kekurangan melalui musyawarah mufakat.

Berkaitan demo sopir Jaklingko dan operator di Balaikota DKI Jakarta, sebaiknya tuntutan para sopir Jaklingko dan operator diakomodasi setelah melalui musyawarah antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Transjakarta dengan perwakilan sopir Jaklingko dan operator.  Sehingga, ditemukan solusi yang win-win solution. (*penulis adalah sosiolog)