DEMOKRASI Amerika Serikat kini menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan politisi dan aktivis di negara tersebut, yang memandang masa depan sistem politik Amerika dengan kekhawatiran sekaligus perdebatan yang semakin sengit.

Silang pendapat di antara politisi Amerika mengenai kondisi demokrasi nasional ditandai dengan peringatan serius sekaligus narasi yang sangat terpolarisasi tentang rapuhnya fondasi demokrasi modern.

Sejumlah politisi dari Partai Demokrat memperingatkan munculnya ancaman otoritarianisme, sementara sebagian politisi Partai Republik dan sejumlah pengamat justru menilai bahwa fenomena “populisme” adalah ekspresi langsung dari kehendak rakyat dalam sistem demokrasi.

Perdebatan politik yang intens dan semakin terpolarisasi tentang keadaan demokrasi di Amerika bahkan merujuk periode 2024–2025 sebagai momen titik balik yang sangat menentukan bagi masa depan lembaga-lembaga pemerintahan di negara tersebut.

Perbedaan pandangan ini sering kali berpusat pada ketegangan antara norma-norma demokrasi tradisional dengan meningkatnya tekanan politik, ekonomi, serta institusional di dalam negeri Amerika Serikat.

Hasil jajak pendapat AP-NORC tahun 2024 menunjukkan fakta yang cukup mencengangkan: lebih dari 50 persen warga Amerika menilai demokrasi di negara mereka tidak lagi berjalan dengan baik atau berada dalam kondisi “poorly functioning democracy”.

Berikut sejumlah tema utama dan sudut pandang yang berkembang dalam diskursus publik mengenai isu demokrasi di Amerika:

1. Kekhawatiran Atas Kemunduran Demokrasi

Demokrat
 Senator Cory Booker menegaskan bahwa Amerika Serikat saat ini berada dalam situasi yang “serius dan mendesak”, sembari menyerukan perlindungan terhadap Amandemen Pertama serta mengkritik apa yang ia gambarkan sebagai berbagai upaya otoriter dan anti-demokrasi.

Senator Chris Murphy juga menyuarakan peringatan keras bahwa sejumlah lembaga demokrasi tengah mengalami pembongkaran sistematis, merujuk pada tekanan terhadap jurnalis, dunia akademik, hingga sistem peradilan.

Perspektif lain datang dari mantan anggota DPR dari Texas, Beto O’Rourke, yang menilai demokrasi Amerika sedang “dikucilkan” dari dalam, terutama melalui kebijakan di tingkat negara bagian seperti di Texas yang dinilai membuat partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi semakin sulit.

2. Peran Polarisasi dan Institusi

Gubernur Oklahoma Kevin Stitt menyoroti bahaya polarisasi nasional yang semakin tajam, seraya mendorong penguatan federalisme dan desentralisasi kekuasaan kepada negara bagian guna mengurangi dampak sistem “winner take all”.

Sistem ini merupakan metode pemilihan di Amerika di mana kandidat atau partai yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik atau negara bagian dapat menguasai seluruh kursi atau suara elektoral yang tersedia.

Berbeda dengan sistem perwakilan proporsional, mekanisme tersebut tidak memberikan representasi berdasarkan persentase suara, sehingga partai yang meraih 51 persen suara bisa mendapatkan 100 persen kekuasaan, sementara 49 persen pemilih lainnya tidak memiliki representasi politik.

Diskursus publik juga sering menyoroti melemahnya norma-norma demokrasi tradisional, dengan sejumlah pihak menilai bahwa pengaruh politik gerakan “MAGA” telah mengubah lanskap politik Amerika secara signifikan.

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh beberapa mantan anggota Partai Republik yang menilai perilaku pasca-pemilu dari sebagian pemilih Partai Republik berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas demokrasi.

3. Seruan untuk Bertindak dan Reformasi

Sejumlah politisi menyerukan penguatan perlindungan hak suara melalui regulasi seperti John Lewis Voting Rights Advancement Act serta Voting Rights Act yang dianggap penting untuk menjaga integritas demokrasi.

Selain itu, mereka menilai perlu adanya langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan memastikan layanan publik berjalan efektif serta mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin memperlebar jurang sosial di masyarakat.

4. Perspektif yang Berbeda tentang Ancaman Demokrasi

Sebagian pengamat politik, termasuk analis dari Inggris Winston Marshall, berpendapat bahwa populisme justru merupakan bentuk demokrasi yang sah dan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap sistem demokrasi.

Namun pandangan berbeda datang dari profesor ilmu politik Harvard University, Steven Levitsky, yang memperingatkan bahwa Amerika Serikat berisiko mengalami gangguan serius terhadap statusnya sebagai negara demokrasi liberal seiring menguatnya arus populisme.

Sementara itu sejumlah mantan anggota parlemen dari Partai Republik menggambarkan situasi politik pasca-pemilu Donald Trump sebagai ancaman bagi demokrasi.

Banyak pemilih juga menyampaikan kekhawatiran bahwa sistem politik Amerika telah “dibajak” dan bahwa “cara hidup Amerika” sedang mengalami erosi akibat konflik politik yang berkepanjangan.

Pendiri Dignity Index sekaligus aktivis Tim Shriver menilai Amerika menghadapi “masalah eksistensial”, karena untuk pertama kalinya mayoritas warga negara tidak lagi percaya bahwa negara mereka mampu menyelesaikan masalah internal akibat retorika politik yang semakin toksik.

5. Peran Lembaga

Kekhawatiran juga muncul terkait potensi terkikisnya sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, terutama setelah beberapa keputusan Mahkamah Agung terkait pendanaan kampanye dan hak suara.

Selain itu, berkembang pula wacana bahwa putusan Mahkamah Agung Amerika dapat membuka ruang perluasan kekuasaan presiden, yang oleh sebagian pengamat dianggap berpotensi mempercepat kemunduran demokrasi.

Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah sejumlah pembantu Donald Trump dalam rapat dengar pendapat di Kongres dan Senat dinilai tidak mampu atau tidak bersedia memberikan jawaban terbuka atas berbagai pertanyaan terkait isu-isu penting.

Isu yang dipertanyakan mencakup berbagai persoalan mulai dari kebijakan imigrasi oleh Homeland Secretary hingga kontroversi berkas Epstein yang melibatkan pertanyaan terhadap Attorney General dan Direktur FBI.

Namun demikian, kuatnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di Amerika Serikat membuat banyak pihak masih berharap bahwa lembaga yudikatif mampu menjaga stabilitas demokrasi.

Sejumlah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan Donald Trump yang dinilai bertentangan dengan hukum masih dianggap sebagai bukti bahwa mekanisme “check and balance” dalam sistem demokrasi Amerika tetap berjalan.

Penulis adalah Chairman Forum Tanah Air diaspora Indonesia di New York