Metropolitan

Rencana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tak Pakai Sistem Zonasi

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
07 November 2024 16:00
Rencana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tak Pakai Sistem Zonasi
Ilustrasi siswa sekoah swasta di Jakarta.

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyatakan program sekolah swasta gratis tidak akan menerapkan sistem zonasi. Ia menjelaskan bahwa syarat utama bagi pelajar untuk mengikuti program ini adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"(Zonasi dan batas usia) Itu tidak ada. Yang penting siswa tersebut tidak diterima di sekolah negeri dan terdaftar dalam DTKS. Bahkan jika tidak terdaftar di DTKS, cukup ada surat dari kelurahan setempat," kata Ima kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024). Menurut Ima, data DTKS sering kali tidak bisa diakses secara langsung, dan ada yang harus menunggu hingga enam bulan. Oleh karena itu, surat dari kelurahan dapat menjadi alternatif.

Ia juga menekankan bahwa program sekolah swasta gratis ini bukan untuk kalangan mampu. "Pada tahun 2025, kita akan mencoba program sekolah swasta gratis, khusus untuk anak-anak yang benar-benar tidak mampu," ungkapnya.

Ima menambahkan bahwa program ini diusulkan karena banyak siswa yang gagal masuk sekolah negeri akibat aturan zonasi dan batas usia, sehingga mereka harus masuk ke sekolah swasta berbayar yang tidak menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kondisi ini membuat sejumlah siswa tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta, yang berujung pada kasus putus sekolah atau ijazah tertahan.

"Situasi ini perlu kita ubah. Banyak juga penerima KJP yang tidak tepat sasaran, dan ada yang menggunakannya bukan untuk pendidikan. Inilah alasan kita mengusulkan program sekolah gratis ini," jelas Ima. Program sekolah swasta gratis ini sudah dikaji selama dua tahun terakhir dan rencananya akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli 2025. Sekolah swasta yang menjadi target program ini adalah sekolah-sekolah di wilayah padat penduduk dan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Prioritasnya adalah sekolah yang tidak memiliki siswa dari kalangan mampu. Sekolah-sekolah ini akan dikelompokkan dalam beberapa tingkatan. Meskipun gratis, sekolah-sekolah ini tetap harus memberikan pendidikan yang layak kepada para siswa," tambahnya. (dan)


Berita Lainnya