PAREPARE-Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan respons terhadap pengakuan Rektor Universitas Katolik (Unika) Semarang, Ferdinandus Hindarto, yang diminta untuk membuat pernyataan memuji kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anies menganggap  upaya intervensi semacam itu tidak akan berhasil.

"Ya, sekarang adalah era di mana pandangan harus diungkapkan secara otentik. Sudah saatnya untuk meninggalkan operasi-operasi yang tidak akan berhasil," ujar Anies setelah menghadiri kampanye di Lapangan Lumpue, Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada Selasa (6/2/2023).

Anies menjelaskan  negara tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pikiran individu, namun bisa mengatur tindakan mereka. Ia menekankan  kritik terhadap pemerintah dari sejumlah kampus adalah sah dan pantas dihormati.

"Negara tidak bisa mengatur pikiran, hanya bisa mengatur perbuatan. Selama kegiatan itu tidak melanggar hukum, itu boleh, tetapi pikiran tidak bisa diatur oleh negara," tambahnya. Anies meminta agar gerakan dari sejumlah kampus yang mengkritik kondisi negara saat ini dihormati. Dia juga berharap pemerintah bisa menerima kritikan dan melakukan koreksi jika diperlukan.

"Semuanya akan terungkap. Kemarin saya sampaikan becik ketitik olo ketoro kita natural aja dan kita menyaksikan bahwa kampus-kampus ini mengungkapkan pandangan kenyataannya dari masyarakat kita hormati dan jika ada yang harus dikoreksi yang harus dilakukan koreksi sesederhana itu," tegas Anies.

Sebelumnya, Rektor Unika Ferdinandus Hindarto mengungkapkan  dirinya dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai polisi untuk membuat video yang mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Ferdinandus.

Di sisi lain, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, menyatakan  anggotanya mendekati Rektor Unika Soegijapranata sebagai bagian dari program "cooling system" atau upaya menurunkan ketegangan politik menjelang Pemilu 2024.

Tujuannya adalah untuk memastikan  Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. Irwan menjelaskan  program "cooling system" melibatkan upaya polisi dalam mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan civitas akademika untuk menyukseskan Pemilu.

Irwan menegaskan  tidak ada paksaan dalam gerakan "cooling system" ini. Jika ada pihak yang tidak setuju, polisi akan menerima dengan baik tanpa melanjutkan pendekatan mereka. (ant)