GARONTALO - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengingatkan kembali terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya ingatkan kembali terkait netralitas kita selaku ASN menghadapi pemilu tahun ini," kata Ismail di Museum Purbakala Gorontalo, Selasa.

Penjabat Gubernur Gorontalo tersebut melakukan pertemuan perdana di Tahun 2024 dengan seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diikuti Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para kepala sekolah SMA sederajat.

Selain netralitas ASN, Ismail juga mengingatkan tentang disiplin pegawai di lingkup Pemprov Gorontalo.

Menurutnya 2024 merupakan tahun politik maka ditegaskan baik ASN maupun pegawai tidak tetap (PTT) untuk tidak berbaur dengan politik.

Penegasan ini sudah berulang kali ia sampaikan, tetapi menurutnya masih ada ASN yang didapati melanggar aturan berdasarkan laporan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Saya mengingatkan kembali untuk kita semua agar tidak berpolitik baik ASN, honorer, maupun guru tidak tetap (GTT). Karena saya sudah berapa kali mengingatkan tapi masih ada juga yang melanggar. Saya mohon pimpinan OPD untuk memantau dan mengevaluasi netralitas masing-masing jajarannya termasuk PTT. Kalau perlu hingga ke para petugas kebersihan. Saya tahu kita semua punya pilihan, tapi tidak perlu di umbar-umbar," kata Ismail.

Perihal disiplin pegawai, penjabat gubernur tersebut juga kembali mengimbau ASN untuk terus berbenah.

Pelanggaran disiplin yang dilakukan di 2023, agar tidak dilakukan lagi di 2024.

Ia berharap seluruh jajaran ASN di lingkup Pemprov Gorontalo bisa jauh lebih baik lagi di 2024.

"Pada 12 Januari ini, saya sudah tujuh bulan di Gorontalo. Dari awal saya sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur disiplin ASN. Dan di Tahun 2023 sudah banyak yang diberikan teguran baik kode etik, ataupun teguran lisan dan tertulis. Saya meminta awal tahun ini ayo yang sudah pernah mendapatkan hukuman disiplin kode etik, lisan dan tertulis, jangan diulangi lagi. Jangan karena per 2 Januari 2024 kembali ke hitungan baru, jadi mau langgar lagi. Jangan," katanya.

Ia juga mengingatkan tentang pelaksanaan kegiatan di setiap OPD, termasuk berharap pelaksanaan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 untuk lebih baik lagi dari pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023.

"Kita meningkatkan kinerja sehingga di akhir Tahun 2024 akan mencapai hasil yang diinginkan sesuai tugas dan tanggung jawab," katanya. (ant)