JAKARTA - Koalisi Perempuan Indonesia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak memiliki rekam jejak pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal lain pada Pemilu 2024.

"Kimi ingin memastikan pentingnya calon pemimpin tidak memiliki latar belakang terindikasi melakukan pelecehan atau kekerasan terhadap kelompok rentan," ungkap Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Maria Kresentia, di Jakarta. 

Koalisi Perempuan Indonesia, bersama komunitas Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK), bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu RI, mengadakan diskusi bertema "Suara perempuan berharga untuk Pemilu". Diskusi tersebut bertujuan agar perempuan tidak hanya dijadikan objek dalam politik, tetapi juga sebagai pelaku yang mengawasi jalannya pemilu, serta memastikan setiap perempuan dapat menggunakan hak politiknya dan menjadi pemilih yang cerdas.

Dalam diskusi tersebut, Maria menekankan empat poin utama. Pertama, perempuan perlu memilih pemimpin yang membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal lain di seluruh Indonesia.

Poin kedua, setiap suara perempuan memiliki nilai yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa. Poin ketiga, perempuan perlu memastikan calon pemimpin tidak memiliki rekam jejak yang diskriminatif dan tidak mengedepankan isu SARA, serta tidak terindikasi korupsi. Poin terakhir, perempuan harus memiliki kesadaran bahwa memilih adalah hak warga negara, dengan memastikan nama mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Maria Kresentia juga menekankan agar perempuan tidak tergoda oleh praktek jual beli suara atau politik uang. Dia berharap pemilih perempuan bisa memilih dengan sadar tanpa terpengaruh oleh iming-iming materi. Selain itu, ia mengajak perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pemantauan dan pengawasan Pemilu 2024, memastikan kehadiran perempuan tidak sekadar sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam demokrasi. (ant)