Pemilu 2024

PDIP Tak Lantik Caleg Anti-Ganjar-Mahfud, KPU Bilang Begini

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
20 Maret 2024 15:00
PDIP Tak Lantik Caleg Anti-Ganjar-Mahfud, KPU Bilang Begini
Anggota KPU RI Idham Holik saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menyatakan rencana PDI Perjuangan untuk tidak melantik caleg yang perolehan suaranya tidak sejalan dengan perolehan suara Ganjar-Mahfud adalah kebijakan internal partai.

"KPU tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari kebijakan internal peserta pemilu," ujar Idham di Jakarta, Rabu. Idham menegaskan KPU tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari hal tersebut. Selain itu, ia menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, para pemilih memiliki kebebasan untuk memberikan suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebagai informasi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Desember 2023 telah mengeluarkan edaran yang mewajibkan kader-kadernya untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tak hanya itu, edaran tersebut juga menegaskan bahwa perolehan suara caleg di setiap daerah pemilihan harus sejalan dengan perolehan Ganjar-Mahfud. "Caleg yang tidak sejalan, DPP akan mempertimbangkan untuk tidak melantik caleg tersebut."

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui bahwa hasil quick count dari sejumlah lembaga survei menunjukkan PDIP masih menjadi partai politik dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2024. Namun, Ganjar-Mahfud berada di posisi terakhir dalam Pemilihan Presiden 2024.

Oleh karena itu, PDI Perjuangan akan melakukan evaluasi. Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai evaluasi tersebut. "Tentu saja ada tahapan-tahapan seperti itu, partai melakukan evaluasi atas setiap peristiwa politik yang sangat penting, khususnya dalam pemilu," jelas Hasto di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2).

Dia tidak menampik adanya surat instruksi kepada jajaran pengurus DPD, DPC, anggota dewan, dan calon anggota legislatif untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Mereka harus sejalan antara perolehan suara Pemilu Legislatif dengan Pilpres. Dengan demikian, Hasto menekankan pentingnya evaluasi apabila ada perintah partai yang tidak terpenuhi. "Karena ini juga sebagai suatu pembelajaran yang sangat baik ke depan," katanya. (ant)
 
 
 
 
 


Berita Lainnya