JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran berharap PDI Perjuangan (PDIP) tidak menjadi oposisi. TKN berharap kubu PDIP dapat membantu Prabowo-Gibran dalam membangun Indonesia. Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, mengakui Prabowo-Gibran tidak dapat membangun Indonesia sendirian, dan membutuhkan bantuan dari banyak tokoh nasional.

Oleh karena itu, Muzani mengatakan bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan PDIP dan mengajaknya untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. "Pak Prabowo dan Mas Gibran memiliki keinginan untuk merangkul semua kekuatan untuk membangun Indonesia, itulah mengapa kami akan melakukannya," katanya di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Muzani juga menjelaskan ia telah mendapat perintah langsung dari Prabowo Subianto untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan partai yang mendukung maupun tidak mendukung. Tujuannya adalah untuk merangkul semua partai politik dalam upaya membangun Indonesia bersama-sama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, memastikan partainya siap untuk menjadi oposisi. Hasto mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Menurutnya, saat itu muncul kesadaran untuk melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih, meskipun hal tersebut terjadi lagi pada Pemilu 2024. Banyak pemilih di luar negeri yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena masalah teknis administratif, sehingga perlawanan ini mencakup hal yang sangat mendasar.

“Kecurangan dari awal hingga akhir memang terjadi. Namun, kita dihadapkan pada dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi apa pun. Kedua, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini dimulai dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya. Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang melalui jalur partai politik. “Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.

Selain itu, PDIP juga akan berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi yang saat ini, menurut Hasto, jumlahnya lebih banyak daripada pada Pemilu 2009. “Polanya mirip, terutama ketika kita melihat hasil quick count yang mengejutkan dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terdapat perbedaan, kami akan menganalisisnya,” tambahnya. (dbs)