JAKARTA - Calon Wakil Presiden RI, Mahfud Md., memiliki pandangan yang berbeda dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai gerakan civitas academica.

"Menurut saya, itu adalah gerakan moral yang murni. Tentu saja, kita boleh berbeda pendapat dengan Pak Luhut. Saya melihat gerakan itu sebagai suatu tindakan moral yang murni dan tanpa campur tangan politik karena mereka tidak memihak kepada pasangan calon manapun dan tidak melakukan kampanye untuk siapa pun," kata Mahfud setelah menghadiri acara "Tabrak, Prof!" di Pos Bloc, Jakarta, pada Rabu (7/2/2024).

Mahfud kemudian mempertanyakan aspek politisasi dari gerakan civitas academica yang terjadi di seluruh Indonesia selama masa kampanye. "Dimana politisasinya? Apakah gerakan itu bersifat partisan? Tidak. Mereka tidak mendukung calon tertentu," ujarnya.

Mahfud menyatakan bahwa politisasi terjadi ketika seseorang berupaya untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024. "Sebenarnya, politisasi terjadi ketika seseorang berusaha untuk memenangkan calon tertentu di luar tugas mereka," katanya.

Sebelumnya, dalam saluran YouTube salah satu stasiun televisi, Luhut menyatakan bahwa gerakan civitas academica di berbagai kampus merupakan suatu politisasi. "Pada saat ini, itu adalah politisasi. Bagaimana mungkin seseorang memberikan pernyataan seperti itu di masa kampanye seperti sekarang? Menurut saya, itu tidak tepat," kata Luhut dalam siaran yang ditonton di Jakarta pada Rabu.

Beberapa akademisi dari berbagai universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa perguruan tinggi lainnya sebelumnya telah menyampaikan petisi berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka mengangkat isu-isu etika dan kenegarawanan dalam petisi mereka.

Presiden RI Joko Widodo menilai bahwa petisi dari sejumlah akademisi universitas mengenai pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai. "Ya, itu adalah bagian dari hak demokrasi yang harus kita hargai," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti yang ditampilkan di akun YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (3/2/2024).

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyatakan kritik yang disampaikan oleh sejumlah akademisi dari beberapa universitas di Indonesia merupakan bagian dari dinamika politik menjelang Pemilu 2024 yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

"Dinamika politik apapun, pemerintah harus memperhatikannya, artinya memberikan jaminan dan mengambil langkah-langkah berikutnya sesuai kebutuhan," katanya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11 hingga 13 Februari, dan hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (ant)