Pemilu 2024

Mahfud Rencana Mundur, Gibran malah Bilang Begini

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
27 Januari 2024 17:30
Mahfud Rencana Mundur, Gibran malah Bilang Begini
Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Denpasar, Bali, Jumat (26/1/2024).

DENPASAR - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2024, Gibran Rakabuming Raka, memberikan tanggapan terhadap rencana Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya.

Gibran tidak memberikan komentar langsung terkait pernyataan Mahfud MD yang ingin mundur namun menunggu waktu yang tepat, melainkan ia bertanya apakah rencana tersebut sudah direalisasikan atau belum.

"Sudah mundur?" ujar pasangan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 itu di Denpasar, Jumat. Gibran sendiri, selaku Wali Kota Solo, tidak memberikan informasi mengenai rencana untuk mundur. Saat ini, ia memilih untuk mengambil cuti dan melaksanakan kampanye sesuai dengan masa yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Engga (mundur dari Wali Kota Solo), saya kan cuti aja saya cuti aja ya," ungkapnya. Gibran juga menyatakan bahwa kampanye yang dilakukannya tidak ada kaitannya dengan sang ayah, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak.

"Ya saya kampanye kan kampanye sendiri juga," katanya setelah berdialog dengan anak muda di Pulau Dewata.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran Rakabuming mendengarkan aspirasi masyarakat serta memberikan tanggapan dan usulan terkait program kerjanya jika terpilih bersama Prabowo sebagai presiden dan wakil presiden. Beberapa isu yang dibahas mencakup penguatan industri musik, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pengembangan digital, yang merupakan fokus programnya selama menjadi Wali Kota Solo.

Sebelumnya, Mahfud MD telah menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam, dan ia ingin menunggu waktu yang tepat, mengingat saat ini tidak ada aturan yang mengharuskan mundur dari jabatan tersebut. Mahfud juga ingin membuktikan bahwa meskipun merangkap, tidak ada fasilitas yang dimanfaatkan untuk kegiatan politik. (ant)
 
 
 


Berita Lainnya