JAKARTA - Mahfud Md., calon wakil presiden, mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Ganjar Pranowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk memperoleh akses resmi dalam menangani isu hukum jika terpilih sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam pernyataannya, Mahfud menyatakan, "Jika saya terpilih sebagai wapres, saya meminta akses resmi kepada presiden terpilih untuk menangani masalah-masalah hukum ini, bukan hanya sebagai formalitas. Sebagai wapres, saya ingin memiliki peran yang nyata, bukan hanya sebagai cadangan, karena wapres itu dwitunggal."

Mengomentari jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud menyatakan bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk menindak secara hukum, melainkan hanya dapat menyampaikan kasus pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, jika terpilih sebagai wakil presiden, Mahfud berharap untuk memiliki kewenangan instruktif yang lebih besar daripada hanya memiliki peran koordinatif. "Saya telah menyampaikan kepada Ibu Mega, Pak Ganjar, dan rekan-rekan di koalisi bahwa peran wapres saya tidak boleh hanya seremonial, karena saya sudah mengetahui dan tidak ingin hal itu terjadi," tambahnya.

Meskipun Mahfud meminta kewenangan akses dalam penegakan hukum jika terpilih sebagai wapres, ia menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk bersaing dengan Ganjar Pranowo. "Saya tidak ingin menjadi matahari kembar. Ganjar tetap menjadi sosok utama, tetapi beri saya kewenangan," tegasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pemilihan Presiden 2024, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md., dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan Anies-Muhaimin didukung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat. Sementara pasangan Ganjar-Mahfud didukung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura. Pasangan Prabowo-Gibran, yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024, diusung oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, PSI, dan Prima.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (ant)