KENDAL - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan agar pejabat negara yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebaiknya mundur dari jabatannya. Hal itu termasuk cawapresnya sendiri Mahfud MD untuk menghindari kemungkinan adanya konflik kepentingan atau "conflict of interest".

Ganjar menyampaikan saran ini dengan menanggapi unggahan dari akun media sosial 'X' Kementerian Pertahanan yang viral dengan tagar Prabowo-Gibran 2024. Dia menekankan perlunya perubahan aturan terkait hal ini, termasuk untuk pejabat seperti Mahfud MD, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Kami sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, potensi terjadinya konflik kepentingan pada peserta Pilpres harus diwaspadai jika mereka tidak mundur dari jabatan sebagai pejabat negara. Dia menyatakan bahwa semua pejabat publik, termasuk menteri, gubernur, bupati, dan wali kota, harus mempertimbangkan untuk mundur demi menghindari konflik kepentingan.

Ganjar juga mencatat bahwa banyak pejabat yang sering memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan dalih kunjungan kerja. Ia menyoroti praktik ini dan menyatakan bahwa rakyat bisa menilai tindakan tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong agar aturan diubah untuk memastikan keadilan dan kejelasan dalam proses pilpres.

"Kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," papar Ganjar. Dia menyatakan bahwa telah banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud dan timnya, serta mendorong perubahan aturan terkait pejabat sekelas menteri atau wali kota yang maju dalam pilpres. Ganjar berpendapat bahwa perubahan aturan ini akan membuat proses pilpres lebih adil dan diterima dengan baik oleh masyarakat. (ant)