Pemilu 2024
Ganjar-Mahfud akan Fokus Tegakkan Supremasi Hukum
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk pasangan calon Ganjar-Mahfud menegaskan bahwa salah satu fokus program mereka adalah penegakan supremasi hukum di Indonesia. Menurut Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, World Justice Project Rule of Law Index menunjukkan nilai kekuatan penegakan hukum Indonesia hanya meningkat sedikit dari 0,52 menjadi 0,53 antara tahun 2014 hingga 2022, sementara rata-rata global mencapai 0,56. Hal ini menunjukkan bahwa supremasi hukum di Indonesia masih di bawah standar dunia.
Andi Widjajanto menjelaskan lemahnya supremasi hukum di Indonesia memungkinkan berkembangnya berbagai mafia, terutama di sektor pangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan lingkungan. Dalam situasi ini, rakyat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu menjadi instrumen yang tajam dan konsisten, yang melindungi kepentingan rakyat kecil dan memastikan pemenuhan hak sosial ekonomi mereka serta pembebasan dari kemiskinan struktural.
"Kepastian hukum juga akan memberikan dampak positif di sisi kepastian investasi di Indonesia," tambahnya. Andi Widjajanto menekankan kepastian hukum akan menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola SDA dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat.
Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus korupsi di sektor SDA, khususnya energi, perikanan, dan kehutanan, akan dilakukan secara konsisten dan adil untuk kepentingan rakyat. Program ini juga mencakup pembentukan Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam langsung di bawah Presiden, percepatan sertifikasi hakim agraria, dan penggunaan HGU yang sudah usai atau terbengkalai untuk dikelola secara komunal oleh petani, nelayan, peternak, dan masyarakat adat.
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Masa kampanye berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (ant)