PURWOKERTO - Eksponen aktivis 80 Bambang Barata Aji berharap pemerintah, khususnya pihak Istana, tetap menjaga netralitas pada Pemilu Serentak 2024 seiring dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Saat ditemui di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (22/10/23), Bambang menegaskan bahwa netralitas itu tidak hanya berkaitan dengan pencalonan Gibran yang notabene putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga terkait dengan tokoh-tokoh partai maupun partisipan yang saat ini menduduki posisi menteri.

Menurut dia, kedatangan Gibran ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar pada hari Sabtu (21/10/23) dengan agenda pembahasan calon wakil presiden, hal itu mengonfirmasi tentang adanya politik dinasti.

"Apalagi, Gibran notabene masih menjabat Wali Kota Surakarta dan juga kader PDI Perjuangan," kata dia yang juga salah seorang pendiri dan Dewan Etik Masyarakat Profesional Indonesia.

Di sisi lain, kata dia, Kaesang Pangarep yang merupakan putra ketiga Presiden Jokowi pun tiba-tiba menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Terkait dengan hal itu, dia mengaku ingin mengingatkan bahwa politik harus berpegang pada nurani dan akal sehat seperti yang diperjuangkan mahasiswa maupun aktivis pada tahun 1998.

Sebagai penyelenggara negara, kata dia, baik presiden maupun menteri-menterinya, harus menunjukkan sikap netral.

Oleh karena itu, jika ada menteri yang bersikap tidak netral, menurut dia, menteri tersebut harus mengundurkan diri atau diganti dengan sosok yang netral.

"Kalau berpihak, bagaimana nasib atau hasil dari kontestasi demokrasi kita?" ungkapnya.

Sebagai eksponen aktivis 80 dan turut dalam pergerakan 98, dia mengaku sangat tertampar karena proses Reformasi 1998 yang begitu banyak menghabiskan energi dan biaya, termasuk menelan korban jiwa dari kalangan mahasiswa, saat ini menjadi sia-sia.

Menurut dia, Presiden Jokowi harus menunjukkan netralitasnya meskipun masyarakat, khususnya para aktivis 80 dan 98, merasa tercederai dengan apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kalau memang mau menunjukkan netralitasnya, tunjukkan dengan sikap yang lebih meyakinkan bahwa betul-betul netral, betul-betul menjaga Indonesia ini sebagai milik bersama, milik seluruh bangsa Indonesia, dan milik seluruh partai," tegasnya.

Diharapkan pula bahwa berbagai prestasi yang ditorehkan Jokowi selama dua periode menjadi presiden itu tidak berakhir sia-sia karena dianggap tidak netral mengingat salah seorang bakal cawapres merupakan keluarganya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa solusi dari permasalahan tersebut adalah Pemilu Serentak 2024 harus tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Jangan sampai permasalahan yang terjadi saat ini menjadi alasan untuk menunda pemilu," katanya.

Jika pemilu sampai ditunda, kata dia, berarti memang ada skenario karena sebelumnya sempat muncul wacana agar Presiden Jokowi memimpin selama tiga periode.

Menurut dia, solusi yang kedua adalah pemerintah, khususnya pihak Istana, secara elegan harus menunjukkan netralitasnya.

"Caranya seperti apa? Kita semua tidak tahu, tetapi proses politik 'kan masih berjalan, harus ada solusi," katanya.

Dikatakan bahwa semua itu harus dilakukan agar masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir dengan elegan sehingga berbagai prestasi dan keberhasilannya selama ini tidak sia-sia. (ant)