JAKARTA - Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) menggelar demonstrasi damai di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/3/2024). Demonstrasi ini akan dimulai setelah salat Suhur hingga berbuka puasa dan salat Magrib berjemaah.

Tokoh nasional dan Presidium GPKR, M. Din Syamsuddin, menyatakan demo tersebut sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilpres 2024 yang dianggap tidak jujur dan adil. ”GPKR menegaskan hal ini merusak demokrasi Indonesia, merampas hak rakyat, dan meruntuhkan kedaulatan rakyat,” ungkap Din Syamsuddin.

GKPR mendorong dan menuntut DPR melaksanakan hak angket untuk mengusut berbagai pelanggaran khususnya dalam pilpres, yang ditandai dengan kecurangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). GPKR mengajak semua komponen masyarakat, termasuk akademisi, ulama, dan mahasiswa, untuk memperbaiki kerusakan parah yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai telah menghancurkan demokrasi dengan membangun dinasti politik melalui jalur demokrasi yang cacat. Menurut mereka, sudah waktunya rakyat melalui wakil-wakilnya di Senayan memakzulkan Jokowi sebagai biang kerusakan.

Din menyatakan demo ini adalah bagian dari Aksi Rakyat Berdaulat Menggugat Pemilu/Pilpres Cacat yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi akan diikuti dengan aksi-aksi berikutnya. GPKR bersikeras bahwa perbaikan sistem politik Indonesia memerlukan upaya yang berkelanjutan.

Dalam aksi tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan Moh Jumhur Hidayat, masyarakat dari Jakarta, sekitarnya, serta dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Utara akan bergabung untuk menuntut keadilan.

Mereka bergerak dengan semangat "Cegah Kezaliman" dengan bersama-sama berdemo. Peserta aksi diperbolehkan menggunakan pakaian sesuai preferensi masing-masing, namun diharapkan menggunakan tanda pengenal khusus seperti pita merah putih atau pita merah putih di kepala. GPKR mengajak semua elemen masyarakat untuk bergabung dalam aksi damai menegakkan keadilan dan kedaulatan rakyat demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sebelumnya, Eks Danjen Kopassus Mayjen TNI Purn Soenarko menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Eks Danjen Kopassus itu akan memimpin aksi unjuk rasa tolak hasil Pilpres 2024.

Demo tersebut disepakati usai rapat konsolidasi para tokoh bangsa dengan seluruh elemen bangsa. “Aksi besar-besaran tanggal 18 Maret 2024, tempat di KPU RI akan Dipimpin oleh Bapak Jendral Soenarko mulai Pukul 13.30 sampai dengan selesai,” tulis undangan tersebut yang dikutip, Senin, 18 Maret 2024

Di lokasi, demonstrasi ini turut diwarnai aksi bakar ban. Tampak asap membumbung hitam di sekitar kantor KPU RI. Tampak aparat kepolisian berseragam anti huru hara juga bersiaga. Mereka turut memasang barikade beton agar massa tak melakukan aksi di depan pintu masuk KPU. Sejumlah kendaraan taktis (rantis) dan mobil water canon turut disiagakan di lokasi. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan hasil Pemilu 2024 akan langsung ditetapkan jika rekapitulasi suara dari 38 provinsi tingkat nasional sudah rampung.

"Begitu rekap nasional selesai, langsung penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional," kata Hasyim, Senin (18/3). KPU menargetkan rekapitulasi 38 provinsi selesai pada hari ini. Tersisa lima provinsi yang harus direkapitulasi pada tingkat nasional. Lima provinsi itu yakni Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat. (dbs)