BALIKPAPAN - Kota Balikpapan mulai merasakan dampak dari rencana pemindahan ibukota negara (IKN), yakni bertambahnya volume sampah setiap harinya, serta jalanan yang macet karena pertambahan kendaraan. Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan memperkirakan terjadi pertambahan penduduk sebanyak 30-50 ribu jiwa. 

“Secara administrasi kependudukan, penduduk Balikpapan kurang lebih 718 ribu jiwa. Tetapi, dengan perhitungan jumlah sampah yang masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) itu diperkirakan penduduk bertambah sekitar 30-50 ribu jiwa,” kata Kepala DLH Pemkot Balikpapan, Sudirman Djayaleksana kepada wartawan di Balaikota, Rabu (14/06/2023).

Ia memperkirakan jumlah pertumbuhan penduduk tersebut sesuai rumusan volume sampah. “Karena ada rumus cara menghitung sampah. Nah sampah itu kan bukan hanya domestik, tetapi ada sampah bangunan, sampah bencana, sampah pesisir. Tapi sampah domestik itu penambahannya ya itu tadi,” tambah Sudirman.

Dikatakan, dua, tiga tahun terakhir ini sampah di Balikpapan diperkirakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perhari, sampah domestik yang dihasilkan dari masyarakat Kota Minyak dan masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Manggar berkisar 400 hingga 450 ton.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Balikpapan Adwar Skenda Putra mengatakan, Kota Balikpapan yang akan menjadi gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) juga telah merasakan dampaknya. Mulai dari pertumbuhan jumlah kendaraan yang tak sebanding dengan pembangunan jalan, kondisi jalan di Kota Beriman yang tidak terlalu lebar, juga menjadi faktor pendukung kepadatan lalu lintas.

Persoalan lainnya, kondisi jalan di Balikpapan yang didominasi tanjakan dan persimpangan di ujung tanjakan, juga menyebabkan kepadatan lalu lintas. Di sisi lain, lahan yang terbatas untuk melakukan pengembangan jalan, load factor angkutan umum juga dinilai sangat rendah. Masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi daripada memanfaatkan sarana transportasi umum. “Jalan kita ini juga masih mixed traffic, semua (jenis kendaraan) berada di jalan kita,” terang Adward, Kamis (15/6/2023).

Keberadaan proyek strategis nasional, seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) dan pembangunan IKN, menurut dia, juga menyebabkan banyaknya pendatang yang menyumbang kepadatan kendaraan. Selain itu, tingkat perekonomian di Kota Balikpapan yang mulai juga membaik juga menyebabkan konsumsi kendaraan pribadi yang semakin tinggi.

Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Transportasi. Berbagai program juga akan dijalankan Dishub Balikpapan guna mengurai kepadatan lalu lintas dengan memaksimalkan transportasi umum.

“Salah satunya adalah membuat master plan transportasi yang akan menjadi acuan kita dalam melakukan penataan jalan di Balikpapan,” jelas pria yang akrab disapa Edo itu.

Perencanaan TOD (Transit Oriented Development), akan mengintegrasikan semua, antara kendaraan, sepeda, pejalan kaki. Kemungkinan besar, Balikpapan akan memiliki transportasi umum seperti Busway yang nantinya akan menghubungkan pejalan kaki dan juga pesepeda.

“Perencanaan TOD ini nanti di Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan Permai, Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kariangau, Stasiun di Balikpapan Timur, mungkin nanti kita akan bangun terminal di sana, kemudian Stasiun Karang Joang,” paparnya.

Sementara itu, pihaknya juga akan mencoba mengupayakan rencana pengembangan lintasan SAUM (Sarana Angkutan Umum). Lintasan itu akan menghubungkan antara Terminal Batu Ampar dan Pelabuhan Semayang serta antara Terminal Batu Ampar dan Bandara SAMS Sepinggan. “Mudah-mudahan dalam dua tahun ini bisa dipenuhi. Tahun ini kita akan membangun haltenya dulu,” ujarnya.

Sementara Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang dihubungi satuindonesia.co melalui telepon menyatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya fokus terhadap dua hal tersebut. “Kami ada sembilan program prioritas. Termasuk soal banjir, itu menjadi fokus kami. Memang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran, karena keterbatasan dana. Tahun jamak. Intinya, kita fokus mengatasi persoalan ini,” tegas Rahmad Mas’ud. (sa)