PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyalurkan bantuan beras untuk puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 92 desa sekitar Purwakarta. Tidak terlihat tempelan stiker capres-cawapres pada karung beras seperti yang heboh di media sosial.       

Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan, menyatakan  bantuan beras tersebut menyasar sebanyak 87.225 keluarga penerima manfaat. "Penyaluran cadangan beras pemerintah ini merupakan tahap pertama bantuan pangan pada tahun 2024," ungkap Benny. 

Setiap keluarga penerima manfaat menerima satu paket bantuan pangan berupa 10 kilogram beras. Penyaluran tahap pertama dimulai pada Sabtu (27/1/2024) dengan melibatkan sekitar seribu keluarga penerima manfaat.

Benni menjelaskan penyaluran bantuan beras akan berlangsung selama Januari hingga Maret 2024. Proses distribusi dilakukan langsung oleh Kantor Pos. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu dan kini dilanjutkan. Pada tahun 2023, Pemkab Purwakarta telah melaksanakan tiga tahap bantuan pangan kepada 87.225 keluarga penerima manfaat.

Untuk memastikan kelancaran realisasi bantuan pangan tahun ini, Pemkab Purwakarta telah mengkoordinasikan program ini kepada seluruh camat, lurah, dan kepala desa. Koordinasi dilakukan untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan mengatasi hal-hal teknis atau dinamika di lapangan dengan berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, kantor pos, atau pemda.

Sebelumnya, beredar foto-foto di media sosial yang menampilkan beras Bulog yang ditempeli stiker bergambar Prabowo-Gibran, merupakan bagian dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Stiker dengan gambar Prabowo-Gibran menutupi tulisan SPHP pada bagian depan karung beras tersebut, dan hal ini langsung menarik perhatian serta memicu berbagai komentar.

Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengecam temuan beras Bulog yang berstiker Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut sangat memalukan dan menunjukkan kemiskinan etika. Cak Imin menyatakan pendapat ini setelah bertemu dengan relawan Bali Satu di Kabupaten Badung pada Jumat (26/1/2024).

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa beras Bulog tersebut tidak dibiayai oleh salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Todung menyatakan hal ini sebagai bentuk penyimpangan karena bantuan sosial seharusnya tidak dikaitkan dengan kepentingan politik. "Bahwa ada pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2, Prabowo dan Gibran, ya itu satu penyimpangan karena bansos itu bukan milik satu paslon," ujar Todung di Media Center TPN, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024). (ant/dbs)