JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) yang terletak di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terus berlangsung dengan beberapa bangunan strategis milik pemerintah yang sudah mulai dibangun, termasuk Istana Negara dan beberapa gedung pemerintahan.

Para investor berlomba-lomba berinvestasi di IKN dengan membangun fasilitas penunjang, seperti rumah sakit dan lainnya. Di samping pembangunan fisik yang sedang berlangsung di darat, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pengawasan kawasan laut.

Kawasan laut IKN menjadi sangat strategis karena merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melalui Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Provinsi Kalimantan Timur melihat posisi ALKI II sangat penting untuk pengembangan perekonomian dan industri di wilayah tersebut karena banyak aktivitas perekonomian yang terjadi di jalur laut ALKI II, seperti keluar masuknya kapal petikemas dari dalam dan luar negeri serta kegiatan nelayan.

Oleh karena itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto ingin meningkatkan pengawasan kawasan laut IKN dengan mengerahkan pasukan TNI AL. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Agus menjelaskan rencana pembentukan markas baru TNI dari tiga matra, yakni TNI AU, TNI AL, dan TNI AD di wilayah IKN.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan status Pangkalan AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama AL (Lantamal) Balikpapan. Lanal Balikpapan dipilih sebagai garda utama penjagaan laut IKN karena letaknya yang dekat dengan calon ibu kota, berlokasi di pesisir Melawai.

Lanal Balikpapan adalah salah satu dari beberapa Lanal yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Lantamal (pangkalan utama angkatan laut) dan beberapa Lantamal lainnya akan menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar). Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan rencana tersebut akan segera terwujud.

Markas besar tersebut akan diisi oleh 793 prajurit yang direncanakan akan mulai bertugas di sekitar IKN pada Juni 2024. Ali juga menegaskan akan menambah armada dan meningkatkan teknologi pengintaian di Lantamal Balikpapan dan Lanal sekitarnya demi menjaga ALKI II yang dianggap rawan.

Peningkatan status Lanal Balikpapan menjadi Lantamal Balikpapan dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memperluas kapasitas dan otoritas Lanal Balikpapan yang semula hanya sebagai pelabuhan AL menjadi pangkalan yang memiliki armada dan kekuatan tempur.

Pengamat militer juga menekankan pentingnya peningkatan teknologi yang dimiliki AL untuk mengawasi laut IKN, terutama dalam mendeteksi pergerakan kapal selam di selat Makassar. Sinergi antara lembaga yang bertugas dalam menjaga wilayah maritim Indonesia, seperti TNI AL, Polairud, Bakamla RI, Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sangat penting untuk menjaga keamanan kawasan maritim di sekitar IKN. (ant)