Pemilu 2024
Anies Kritik Program Kampus Merdeka yang Bebas Naikkan Uang Kuliah
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menegaskan program Kampus Merdeka tidak bermakna memberikan kemerdekaan kepada perguruan tinggi untuk menaikkan biaya atau Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Dalam debat kelima Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Jakarta, Anies menekankan konsep kampus merdeka seharusnya tidak diartikan sebagai kebebasan untuk meningkatkan biaya pendidikan. "Kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka menaikkan ongkos," ujar Anies.
Anies juga mengkritik pendekatan di mana perguruan tinggi menggunakan segala cara untuk mendapatkan dana dari mahasiswa, terutama mengingat fenomena baru-baru ini seputar UKT yang menjadi perbincangan hangat. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar UKT dan bahkan diarahkan untuk menyelesaikan melalui pinjaman online (pinjol).
Pentingnya peran perguruan tinggi sebagai fasilitas pembentukan kelas menengah di Indonesia ditekankan oleh Anies. Menurutnya, pendidikan tinggi harus dianggap sebagai eskalator sosial ekonomi, dan negara harus mengambil tanggung jawab atas sumber biaya bagi mahasiswa selama kuliah, selain dari sumbangan orang tua.
Anies berpendapat negara seharusnya mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi melalui pendanaan negara, bukan hanya mengandalkan pada UKT. Ia melihat hal ini sebagai investasi, karena masyarakat kelas menengah yang berkembang melalui pendidikan tinggi akan memberikan kontribusi pajak bagi negara ketika mereka sudah bekerja.
Debat kelima tersebut merupakan bagian dari serangkaian debat Pemilu Presiden 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden telah ditetapkan, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md (nomor urut 3). Debat tersebut mencakup berbagai tema seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. (ant)