Pemilu 2024

Anggaran Pertahanan dan Pengadaan Alutsista Itu Bukan Rahasia

Timnas AMIN Kritik Prabowo

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
09 Januari 2024 10:30
Anggaran Pertahanan dan Pengadaan Alutsista Itu Bukan Rahasia
Juru Bicara Timnas AMIN Billy David Nerotumilena saat diwawancarai di Jakarta, Senin (8/1/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menyatakan anggaran pertahanan dan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) bukan hal yang harus dirahasiakan dari publik.

Juru Bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena, menilai ada penyalahgunaan terminologi tentang data yang rahasia pada sektor pertahanan. Menurutnya, Kementerian Keuangan baru-baru ini juga telah mengungkapkan anggaran sektor pertahanan dan keamanan.

"Kalau kita berbicara tentang anggaran, berbicara tentang pengadaan alutsista, itu sebenarnya masih hal yang harus kita ketahui semua," kata Billy di Jakarta, Senin (8/1/2024).

Billy menjelaskan hal-hal yang bersifat rahasia dalam sektor pertahanan melibatkan strategi operasi hingga lokasi markas. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa alokasi anggaran tidak seharusnya dianggap sebagai informasi rahasia. "Dan itu yang saya rasa pembahasan kemarin, baik itu dari 01 (Anies) dan 03 (Ganjar), masih dalam substansi yang seharusnya bisa dibuka," tambahnya.

Selain itu, Billy juga mengoreksi pernyataan Anies mengenai anggaran di Kementerian Pertahanan sekitar Rp700 triliun. Menurutnya, angka tersebut mencakup anggaran dari lima tahun terakhir.

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023 dan debat kedua pada 22 Desember 2023, KPU menggelar debat ketiga yang mempertemukan para capres dengan tema melibatkan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.(ant)


Berita Lainnya