Pemilu 2024

AMIN Perkenalkan Program NEF untuk Pertahanan RI, Apa Itu?

Untuk Efisiensi Alutsista

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
07 Januari 2024 16:11
AMIN Perkenalkan Program NEF untuk Pertahanan RI, Apa Itu?
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat menghadiri acara Resolusi Indonesia di Jakarta, Jumat (5/1/2024). (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww)

JAKARTA - Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Sukamta, mengumumkan kubu pasangan calon nomor urut 1 akan memperkenalkan program bernama New Essential Forces (NEF) untuk sektor pertahanan, khususnya dalam pengelolaan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Dalam keterangan resmi di Jakarta pada Minggu, Sukamta menjelaskan program NEF dirancang berdasarkan kondisi Indonesia yang saat ini lebih memilih berutang untuk membeli alat perang daripada alat pertanian. Menurutnya, seorang presiden sebagai kepala negara seharusnya memiliki prioritas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

"Jadi, memprioritaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak; karena pertahanan yang paling utama adalah pada kualitas sumber daya manusianya," kata Sukamta.

Program NEF merupakan langkah pengadaan alutsista yang lebih berfokus pada fungsi dan adaptasi teknologi. Sukamta menekankan pengadaan alutsista ke depan tidak hanya harus besar-besar, tetapi juga perlu memperhatikan efektivitas, kecanggihan, dan efisiensi alutsista itu sendiri.

Peribahasa Latin "civis pacem para bellum," yang berarti jika ingin damai, harus siap perang, juga harus ditempatkan secara bijak sesuai konteksnya. Sukamta menekankan pentingnya menjaga anggaran belanja alutsista agar tidak melampaui batas yang semestinya, karena kesejahteraan rakyat juga merupakan kebutuhan penting.

"Sehingga, ketidaksejahteraan rakyat juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Kalau rakyat miskin, maka secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh meskipun alutsista kuat," katanya.

Sukamta juga menilai ketahanan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan militer dan alutsista, melainkan juga mencakup perang non-militer dan perang hibrida. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), yang mencakup tiga bentuk ancaman tersebut.

"Kita sudah punya pengalaman sejarah dengan keterbatasan senjata yang canggih. Kita bisa merdeka mengusir penjajah dari bumi pertiwi," ujarnya. Debat ketiga calon presiden Pemilu 2024 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada hari Minggu dengan tema meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Rangkaian debat capres-cawapres dijadwalkan masih berlangsung tiga kali lagi pada 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (ant)


Berita Lainnya