AIMAS - Asosiasi Nusantara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, telah mendirikan rumah makan apung sebagai galeri untuk memasarkan berbagai produk kuliner. Ketua Asosiasi Nusantara UMKM Kabupaten Sorong, Johny Weinad Dawan, menjelaskan rumah makan apung yang terletak di kawasan rawa-rawa Distrik Aimas ini merupakan bagian dari komitmen asosiasi untuk mempromosikan produk kuliner dan meningkatkan pendapatan ekonomi anggota asosiasi.

"Dengan adanya rumah makan apung ini, kami dapat memasarkan hasil produksi kuliner kami," kata Johny di Sorong pada Senin.

Selain produk kuliner, berbagai produk UMKM lainnya juga akan dipasarkan di rumah makan apung tersebut. Menurut Johny, ini adalah terobosan baru dari Asosiasi Nusantara UMKM Kabupaten Sorong untuk meningkatkan pemasaran produk kuliner anggota dan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Sorong, Marthen Pajala, memberikan apresiasi kepada Asosiasi Nusantara Sorong atas inisiatif mereka dalam menghadirkan rumah makan apung. "Saya atas nama pemerintah memberikan apresiasi karena pelaku UMKM Kabupaten Sorong sudah bisa bergerak maju," ujar Marthen.

Ia menambahkan bahwa hal ini menunjukkan  pelaku UMKM di Asosiasi Nusantara Kabupaten Sorong mampu berinisiatif mencari peluang pasar agar produk-produk kreatif mereka dapat menarik pelanggan. Pemerintah Kabupaten Sorong, lanjut Marthen, terus memberikan dukungan agar produk-produk UMKM memiliki nilai jual tinggi melalui berbagai pelatihan dan modal usaha.

"Sebagian besar pelaku UMKM, baik yang sudah lama menjalankan usaha maupun yang baru, belum memahami penerapan manajemen usaha yang baik sehingga hasilnya belum maksimal," jelasnya. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong, terdapat 6.735 UKM, dengan 1.525 di antaranya adalah orang asli Papua dan 4.850 lainnya non asli Papua.

"Upaya ini adalah bentuk keberpihakan kepada UMKM untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka secara optimal," tambahnya. Untuk pelaku UMKM asli Papua, pemerintah menyediakan Rp1,7 miliar dari dana otonomi khusus untuk pengembangan usaha mereka. Sementara itu, pelaku UMKM non asli Papua mendapat kemudahan pinjaman melalui kerja sama dengan Bank Papua.

"Bunga pinjaman ditanggung oleh pemerintah, ini merupakan bentuk kemudahan untuk memberdayakan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka," pungkas Marthen. (ant)