KOREA SELATAN– Situasi politik di Korea Selatan semakin memanas setelah penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO), setara KPK di Indonesia, bentrok dengan pengawal presiden saat berupaya menangkap Presiden Yoon Suk Yeol, Rabu dini hari.

Presiden Yoon, yang saat ini dalam status skors dan menghadapi proses pemakzulan, menjadi sorotan global setelah upaya kontroversialnya mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu. Langkah itu, yang melibatkan perintah kepada militer untuk menyerbu parlemen, gagal total dan memicu krisis politik terburuk dalam sejarah Korea Selatan.

Upaya Penangkapan yang Dramatis
Jika berhasil ditangkap, Yoon akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditahan saat masih menjabat. Namun, upaya penangkapan pada Rabu ini kembali menemui hambatan setelah sebelumnya juga gagal di awal Januari.

Penyidik CIO telah menyerahkan surat perintah penangkapan ke kediaman resmi Yoon. Namun, mereka dihalangi oleh pengawal presiden dan sekelompok orang tak dikenal. Situasi memanas hingga terjadi bentrokan fisik antara kedua belah pihak, dengan aksi saling dorong, adu jotos, dan satu orang dilaporkan pingsan di lokasi.

Penjabat Presiden Choi Sang-mok menegaskan pentingnya langkah ini. "Pelaksanaan surat perintah penangkapan presiden telah dimulai. Ini adalah momen krusial untuk menjaga ketertiban dan supremasi hukum di Korea Selatan," ujarnya.

Protes dan Dukungan untuk Yoon
Di luar kediaman Yoon, ribuan pendukungnya berkumpul sambil meneriakkan slogan seperti "Surat perintah ilegal!" Mereka membawa tongkat cahaya dan bendera Korea Selatan serta Amerika Serikat. Sekitar 30 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, partai Yoon, juga terlihat berupaya menghalangi penyidik.

Sementara itu, pengawal presiden dilaporkan telah memperketat keamanan dengan memasang kawat berduri dan barikade, mengubah kediaman Yoon menjadi "benteng". Polisi, yang mengenakan rompi antipeluru tetapi tanpa senjata api, menghadapi tantangan besar dalam upaya penangkapan ini.

Persidangan Pemakzulan Dimulai
Di sisi lain, persidangan pemakzulan Presiden Yoon telah dimulai pada Selasa (14/1). Meski Yoon menolak hadir di sidang perdana dengan alasan keamanan, pengadilan tetap melanjutkan prosesnya. Sidang berikutnya dijadwalkan pada Kamis mendatang.

Jika Yoon ditangkap, ia dapat ditahan hingga 48 jam berdasarkan surat perintah saat ini. Untuk penahanan lebih lama, penyidik perlu mengajukan surat perintah baru.

Dampak Politik dan Internasional
Krisis ini telah mengguncang stabilitas politik Korea Selatan dan menarik perhatian dunia. Dengan situasi yang terus memanas, masa depan politik Yoon Suk Yeol dan arah pemerintahan Korea Selatan berada di ujung tanduk. (mul)

#KrisisPolitikKorsel #YoonSukYeol #PemakzulanPresiden #SupremasiHukum #DaruratMiliterKorsel