SEOUL – Sebanyak 2.700 personel kepolisian dikerahkan ke kawasan kediaman Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, di ibu kota Seoul. Langkah ini dilakukan untuk menjemput paksa presiden terkait kasus deklarasi darurat militer yang kontroversial pada Desember lalu.

Pengamanan Ketat dengan Ratusan Kendaraan Polisi
Polisi setempat juga mengerahkan 135 bus yang berjaga di sekitar lokasi. Sementara itu, tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) telah tiba di kediaman presiden untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan.

"Eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai," demikian pernyataan resmi dari CIO pada Jumat (3/1/25).

Menurut laporan AFP, sejumlah penyidik, termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan, berhasil melewati barikade keamanan ketat untuk masuk ke kediaman presiden.

Deklarasi Darurat Militer yang Memicu Kontroversi
Penangkapan ini terkait deklarasi darurat militer yang diumumkan Yoon pada 3 Desember 2024, yang memicu kegaduhan di Korea Selatan. Langkah tersebut dianggap sebagai tindakan berlebihan dan menimbulkan polemik di kalangan publik serta pejabat negara.

Yoon Suk Yeol, yang telah bersembunyi di kediamannya sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan awal pekan ini, bersikeras untuk "melawan" pihak berwenang.

Ketegangan di Kompleks Kepresidenan
Hingga saat ini, belum jelas apakah pasukan pengamanan presiden, yang masih bertugas melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi perintah penangkapan.

Jika penangkapan berhasil dilakukan, Yoon akan dibawa ke kantor CIO di Gwacheon, dekat Seoul, untuk menjalani proses interogasi lebih lanjut.

Respon Publik dan Dampak Politik
Penangkapan presiden yang masih menjabat ini menjadi preseden langka dalam sejarah Korea Selatan. Publik dan pengamat politik menilai langkah ini dapat berdampak besar pada stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. (mul)

#KrisisKoreaSelatan #PenangkapanPresiden #YoonSukYeol #DaruratMiliter #BeritaInternasional