JAKARTA – Munculnya sertifikat kepemilikan laut dan pantai secara tiba-tiba kembali mengguncang publik. Kasus ini menyoroti lemahnya pengelolaan negara atas wilayah publik, mengancam hak rakyat atas akses terhadap sumber daya alam.

Pantai: Milik Publik, Bukan Pribadi
Kasus serupa pernah terjadi di Madura pada 2023, saat sertifikat hak milik (SHM) diterbitkan untuk kawasan Pantai Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura. Polemik ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang menganggap pantai adalah tanah negara yang tidak boleh diprivatisasi.

Di tengah kondisi ini, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan memberikan edukasi kepada pelaku pariwisata agar tetap menyediakan akses publik. “Jika seluruh pesisir pantai berubah seperti kawasan PIK (Pantai Indah Kapuk), ini berarti negara telah mengabaikan rakyat demi kenyamanan segelintir elit,” ujar salah satu aktivis lingkungan.

Oligarki dan Lemahnya Negara
Privatisasi wilayah publik dianggap sebagai salah satu bentuk dominasi oligarki. Jutaan hektare lahan kini dikuasai oleh segelintir pihak, sementara rakyat semakin tersisih. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung sumber daya, justru dianggap tunduk pada kepentingan oligarki.

“Penyelenggara negara telah mengamputasi kesejahteraan rakyat secara dini. Jutaan lahan dikuasai, ekonomi dimonopoli, dan rakyat menjadi objek eksploitasi akibat lemahnya pengelolaan sumber daya alam,” tegas pengamat ekonomi kerakyatan.

Janji Presiden Prabowo Ditagih
Presiden Prabowo Subianto diharapkan segera merealisasikan janji kampanyenya untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Namun, hingga kini belum ada langkah tegas terkait pembatalan proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi isu sentral, seperti PSN PIK 2.

Menteri ATR sempat menyatakan akan mengkaji ulang pembangunan PSN PIK 2 karena dugaan pelanggaran tata ruang. Namun, janji itu dinilai hanya retorika tanpa aksi nyata. “Rakyat menunggu langkah konkret, bukan sekadar wacana,” ujar seorang aktivis sosial.

Pemagaran Laut: Simbol Ambisi Oligarki
Kasus pemagaran laut di perairan Banten Utara menjadi contoh nyata ambisi segelintir pihak untuk menguasai wilayah perairan Indonesia. Meski pagar laut mulai dibongkar, akar masalahnya, yakni PSN PIK 2, belum tersentuh.

Desakan Pembatalan PSN PIK 2
Para aktivis dan masyarakat mendesak Presiden Prabowo untuk membawa masalah ini ke rapat kabinet dan membatalkan PSN PIK 2 demi rakyat dan kedaulatan bangsa. “Oligarki tidak boleh menang melawan negara. Semua tergantung kemauan politik Presiden untuk membekukan aset-aset mereka,” tegas seorang tokoh masyarakat.

Rakyat Butuh Pemimpin Amanah
Situasi ini menjadi pengingat pentingnya pemimpin yang berpihak pada rakyat. “Kami menagih janji Presiden dan Menteri ATR untuk bertindak tegas. Jangan biarkan oligarki mengangkangi negara. Rakyat siap mendukung pemimpin yang amanah,” ujar seorang aktivis lingkungan. (mul)

#KedaulatanPantai #HentikanPrivatisasi #PSNPIK2 #OligarkiVsRakyat #PrabowoTegas #KeadilanSosial #PantaiUntukRakyat