JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memperingatkan semua pihak terkait agar siap dalam menangani kesehatan petugas pemilu dan masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan sampai semua pihak yang terlibat dalam masalah ini tidak menyadarinya. Keteledoran dapat menyebabkan munculnya korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Diketahui  pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Tim tersebut terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang, dan dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko mengatakan saat ini sudah lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN. "Dari data ini, kita dapat memperoleh pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas dari kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini merupakan fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya. Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua pihak untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center 119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya. (ant)