CITRA politik di Indonesia masih lekat dengan bayang-bayang kekuasaan, kekayaan, dan kepentingan pribadi. Kata “politik” kerap diasosiasikan dengan intrik, manipulasi, dan korupsi, alih-alih sebagai sarana memperjuangkan kepentingan publik. Realitas ini tidak muncul tanpa sebab. Hampir setiap hari, masyarakat disuguhi pemberitaan tentang elite politik yang terseret kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga praktik tidak etis lainnya. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap dunia politik terus terkikis.

Kondisi tersebut tercermin dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2025 yang menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy atau demokrasi cacat. Indeks demokrasi Indonesia tercatat mengalami penurunan dari 6,71 pada 2022 menjadi 6,44 pada 2024, dengan peringkat 59 dari 167 negara. Penilaian ini mencakup sejumlah aspek penting, seperti fungsi pemerintahan, partisipasi politik, pluralisme, budaya politik, dan kebebasan sipil.

Penurunan kualitas demokrasi ini seharusnya menjadi alarm serius bagi semua pihak, terutama generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan. Pertanyaannya kemudian, dari mana perbaikan politik harus dimulai?

Pendidikan Moral sebagai Fondasi Politik
Perbaikan sistem politik tidak bisa hanya bertumpu pada regulasi atau pergantian elite. Lebih dari itu, dibutuhkan pondasi nilai dan prinsip yang kuat, yang ditanamkan sejak dini. Pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral.

Sebagai siswa kelas XI di Kolese Kanisius Jakarta, saya mengenal nilai-nilai Kanisian yang menurut saya relevan sebagai fondasi etika politik Indonesia ke depan. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga universal dan aplikatif dalam kehidupan publik.

Kejujuran: Antitesis Korupsi
Korupsi merupakan penyakit kronis politik Indonesia. Praktik ini terjadi ketika pejabat publik mengalihkan dana negara untuk kepentingan pribadi, memanipulasi anggaran, atau menggelembungkan harga proyek. Di balik kompleksitas sistem, akar masalahnya sering kali sederhana: hilangnya kejujuran.

Dalam pendidikan Kanisian, prinsip Be Honest bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang terus dihidupi. Kejujuran adalah pondasi utama untuk membangun politik yang bersih. Tanpa kejujuran, setinggi apa pun pendidikan dan jabatan yang dimiliki seseorang, semuanya menjadi sia-sia. Negara ini membutuhkan pemimpin dengan kesadaran moral yang kuat, yang menjadikan kejujuran sebagai kompas dalam setiap kebijakan.

Politik untuk Sesama, Bukan Diri Sendiri
Nilai kedua yang tak kalah penting adalah Man for and with Others—menjadi manusia yang hidup untuk dan bersama sesama. Nilai ini menjadi kritik tajam terhadap praktik politik yang egoistis dan elitis. Politik sejatinya adalah amanah. Seorang politisi dipercaya masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, bukan memperkaya diri atau kelompoknya.

Generasi muda perlu disadarkan bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk melayani. Kesadaran ini krusial agar politik tidak lagi dipahami sebagai arena perebutan kepentingan pribadi, tetapi sebagai ruang pengabdian sosial.

Kepemimpinan yang Melayani
Krisis kepemimpinan juga menjadi persoalan serius dalam politik Indonesia. Banyak pemimpin lebih berperan sebagai “bos” yang memerintah, bukan sebagai pemimpin yang melayani. Padahal, kepemimpinan sejati menuntut keterlibatan langsung, keteladanan, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Nilai kepemimpinan melayani mengajarkan bahwa pemimpin tidak ditempatkan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Seorang leader berbeda dengan sekadar penguasa. Ia hadir di tengah masyarakat, memahami persoalan nyata, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Magis: Menjadi Lebih Baik dari Kemarin
Di tengah tren penurunan demokrasi, nilai Be Magis menjadi relevan. Dalam tradisi pendidikan Jesuit, magis berarti dorongan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ukuran keberhasilan bukanlah perbandingan dengan bangsa lain, melainkan kemajuan diri dan bangsa sendiri dari hari ke hari.

Generasi muda Indonesia harus memiliki visi untuk memperbaiki sistem politik yang ada—meski perlahan, namun berkelanjutan. Setiap perubahan kecil tetap berarti selama membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Politik sebagai Tanggung Jawab Moral
Pada akhirnya, politik bukan sekadar urusan kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Amanah yang diberikan rakyat sejatinya juga merupakan titipan Tuhan. Dalam nilai Kanisian dikenal prinsip Ad Maiorem Dei Gloriam—demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar.

Artinya, setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan politik seharusnya diarahkan pada kebaikan bersama, keadilan, dan kemanusiaan. Jika nilai-nilai ini benar-benar dihidupi, politik Indonesia tidak hanya akan menjadi lebih bersih, tetapi juga lebih bermartabat.

Di tengah krisis demokrasi, nilai Kanisian menawarkan jalan moral: membangun politik yang jujur, melayani, dan terus berkembang. Sebuah harapan yang layak diperjuangkan oleh generasi penerus bangsa.

Oleh: Ignatius Dimie siswa kelas XI di Kolese Kanisius Jakarta penulis Gen-Z yang peduli terhadap sosial dan politik