KARAWANG - Deklarasi Rakyat Melawan Penguasa Korup dan Deklarasi Rakyat Anti Oligarki yang diinisiasi oleh Forum Tanah Air (FTA) mengalami perubahan mendadak terkait lokasi pelaksanaannya. Awalnya dijadwalkan berlangsung di kediaman Sadeli, Koordinator Nelayan Muara Cilamaya, deklarasi tersebut terpaksa dipindahkan ke kantor hukum Elyasa Budianto di Jalan Raya Cilamaya-Cikalong akibat dugaan intimidasi dari pihak tertentu.

Meski sempat berpindah lokasi, acara tetap berlangsung dengan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Sekjen DPP FTA, Ketua DPW FTA Jawa Barat, Ketua DPC FTA Karawang, serta perwakilan nelayan dari Cilamaya dan Subang. Dalam deklarasi ini, seruan perlawanan terhadap penguasa korup dan oligarki menjadi sorotan utama.

FTA Menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Merugikan Nelayan
Ketua FTA Karawang, Elyasa Budianto, menyatakan bahwa deklarasi ini dilakukan serentak di beberapa kota, seperti Surabaya dan Jakarta, untuk mendukung gerakan rakyat melawan korupsi dan oligarki. Salah satu isu utama yang diangkat adalah dampak negatif Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTGU Jawa Satu Power di Karawang.

“Proyek ini sangat merugikan nelayan Muara Cilamaya. Kerusakan lingkungan, penurunan ekosistem laut, hingga hilangnya sumber penghasilan nelayan menjadi dampak nyata dari PSN tersebut. Kami bersama rakyat nelayan akan terus melawan penguasa korup dan oligarki hingga keadilan ditegakkan,” ujar Elyasa.

Saat ini, gugatan class action yang diajukan oleh nelayan masih bergulir di Pengadilan Negeri Karawang. FTA memberikan dukungan penuh agar tuntutan nelayan dikabulkan.

Desakan Evaluasi PSN oleh Pemerintah
Ketua DPW FTA Jawa Barat, Syafril Sofyan, menegaskan bahwa FTA hadir untuk mendampingi perjuangan nelayan. Ia meminta Presiden Prabowo dan pemerintahannya untuk segera mengevaluasi PSN yang merugikan rakyat.

“PSN seharusnya membawa kesejahteraan, bukan penderitaan. Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi proyek ini, terutama yang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat kecil, seperti nelayan Muara Cilamaya,” ujar Syafril.

Peringatan untuk Tidak Mengorbankan Hak Rakyat
Sekjen DPP FTA, Ida Kusdianti, menyampaikan bahwa FTA tidak menolak adanya PSN, tetapi proses pelaksanaannya tidak boleh merugikan rakyat.

“Jika ada PSN yang menghilangkan hak rakyat, pemerintah harus segera mengevaluasi, bahkan membatalkan proyek tersebut. Kepada rakyat nelayan, jangan takut menyuarakan kebenaran. Lawan intimidasi dan ancaman hingga keadilan terwujud,” tegas Ida.

Solidaritas Rakyat untuk Keadilan
Deklarasi ini menjadi simbol perjuangan nelayan Muara Cilamaya dalam memperjuangkan hak mereka yang dirampas. FTA berkomitmen mendampingi masyarakat hingga keadilan tercapai. (mul)

#KeadilanUntukNelayan #StopKorupsi #SelamatkanLingkungan #ForumTanahAir #AntiOligarki