JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pada Senin (17/02/25). Surat pemanggilan pemeriksaan telah dikirim tim penyidik KPK pekan lalu.

"Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin," ujar tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin.

Namun, tim hukum Hasto meminta agar pemeriksaan tersebut dijadwalkan ulang. Menurut Ronny, Hasto telah mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali setelah permohonan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima.

"Kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena pada hari Jumat kami telah mengajukan Praperadilan kembali pasca tidak diterima dalam putusan Kamis kemarin," jelas Ronny.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum memberikan tanggapan mengenai permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan Hasto.

Hakim Tolak Praperadilan Hasto
Dalam sidang terbuka, Kamis (13/02/25), hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Djuyamto, menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangkanya dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Hakim menilai permohonan tersebut kabur karena seharusnya diajukan secara terpisah.

"Mengadili: Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan Praperadilan pemohon tidak dapat diterima," ucap hakim Djuyamto.

Kasus yang Menjerat Hasto Kristiyanto
Hasto bersama advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada akhir tahun lalu. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.

Selain itu, Hasto juga disebut mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Kalimantan Barat 1, Maria Lestari. Selain pasal suap, ia juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Kasus ini terus menjadi sorotan publik, terutama terkait langkah hukum yang ditempuh oleh Hasto dan timnya. Akankah KPK tetap melanjutkan pemeriksaan, ataukah gugatan Praperadilan akan mengubah jalannya penyelidikan? (mul)

#KPK #KasusHasto #Hukum #Korupsi #PAWDPR