JAKARTA - Joko Widodo yang akrab dengan akronim Jokowi, masih sangat kuat, walaupun telah mengakhiri masa baktinya 20 Oktober 2024.

Presiden RI ke-7 itu masih sangat kuat, paling tidak dapat dilihat fenomenanya. Pertama, mayoritas menteri Jokowi kembali menjadi menteri dengan jabatan strategis di pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal tersebut diduga keras merupakan  hasil intervensi Presiden Jokowi terhadap presiden terpilih yang juga menteri pertahanan RI yang merupakan bawahannya.

Kedua, menjelang berakhir masa kekuasaannya, Presiden Jokowi masih mengeluarkan kebijakan mengganti menteri dari PDIP seperti Yasonna Laoly. Selain itu, membentuk Panitia Seleksi KPK walaupun masa jabatan komisioner KPK baru akan berakhir Desember 2024. Juga,  memberhentikan Kepala BIN dan mengeluarkan berbagai kebijakan strategis.

Ketiga, mengerahkan para menteri dan kepala lembaga negara untuk melakukan pencitraan di media sosial, memasang baliho di berbagai sudut jalan bahwa Presiden Jokowi sukses membangun Indonesia dalam bidang berbagai  bidang. Akan tetapi menurut Eep Saifullah Fatah dalam ceramahnya di hadapan peserta Muswil ke-6 Keluarga Besar PII (19/10/2024) bahwa satu-satu keberhasilan dan  warisan (legacy) Jokowi "setiap orang Indonesia tidak peduli dari latar belakang sosialnya bisa meraih tangga kekuasaan tertinggi di Indonesia".

Keempat, saat Jokowi meninggalkan istana menuju bandara Halim Perdana Kusuma diantar Presiden Prabowo ke bandara. Selain itu, saat kembali ke Solo, Jokowi dan Ibu Iriana naik pesawat khusus Angkatan Udara, diantar Kapolri dan Panglima TNI serta dikawal lima pesawat tempur.

Kelima, di Solo, Jokowi dan Ibu Iriana disambut Luhut Binsar Panjaitan dan lautan manusia yang dimobilisasi oleh Projo dan para relawan Jokowi.

Kuat di Kekuasaan

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Jokowi adalah memasang jejaring kekuasaan di pemerintahan Prabowo.

Dampak positifnya antara lain, adanya kesinambungan kekuasaan dan program. Akan tetapi, dampak negatifnya bagi pemerintahan Prabowo. Pertama, loyalitas para menteri bisa bersifat ganda, ke Jokowi dan ke Prabowo. Kedua, Jokowi masih bisa mengendalikan kekuasaan melalui para menteri yang dibesarkan dan dibinanya.

Ketiga, desakan publik tentang kasus Fufufafa jika meningkat. Para menteri Jokowi yang diakomodasi Presiden Prabowo diduga tidak akan konsentrasi pada pekerjaan untuk mewujudkan visi, misi dan program pemerintahan Prabowo, tetapi akan membela Fufufafa dan keluarga Jokowi.

Dengan demikian, Jokowi walaupun sudah tidak berkuasa, tetapi jejaring kekuasaan yang dibangun selama berkuasa selama 10 tahun sangat kuat. Jika tidak hati-hati, maka kekuasaan Presiden Prabowo akan dinilai publik sebagai metamorfosis dari kekuasaan Jokowi yang membuahkan utang yang luar biasa besar, tanpa berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan pencerdasan kehidupan bangsa Indonesia.

Semoga pidato perdana Presiden Prabowo yang sangat heroik,  nasionalistis dan memberi optimisme dapat direalisasikan oleh para menteri, para wakil menteri dan para pejabat non kementerian yang sudah dilantik. (dan)